Tanggapi Pembukaan Kedubes Israel di Bahrain, Hizbullah Sebut Tak Ada Tempat Aman bagi Rezim Zionis

Share

POROS PERLAWANAN – Hizbullah Lebanon mengecam keras pembukaan Kedubes Rezim Zionis di Bahrain. Faksi Perlawanan ini menegaskan bahwa Rezim Al Khalifa telah jatuh ke dekadensi moral dan politik.

Diberitakan Fars, seremoni peresmian Kedubes Israel berlangsung pada Selasa 5 September di Manama, yang dihadiri Menlu Israel, Eli Cohen dan Menlu Bahrain, Abdulatif al-Zayani.

Cohen, yang baru-baru ini melawat ke Bahrain, mengumumkan bahwa ia telah bertemu dan berdialog dengan Putra Mahkota Bahrain, Salman bin Hamad Al Khalifa.

Al-Mayadeen mengutip statemen Hizbullah bahwa Kedubes Israel dibuka di Bahrain di saat Rezim Zionis tengah berada di tahap terburuknya dalam sejarah.

“Tindakan ini adalah pengkhianatan dan tikaman belati kepada bangsa Palestina, yang pada hari-hari ini menciptakan heroisme terbesar dengan menghadapi terorisme Zionis,” tegas Hizbullah.

“Pembukaan Kedubes Israel menunjukkan realita Rezim Al Khalifa, yang bergerak cepat menuju normalisasi dengan musuh. Hal ini bertentangan dengan norma dan keyakinan bangsa Bahrain.”

Hizbullah di akhir statemennya menyatakan bahwa bangsa Bahrain dan semua bangsa Muslim menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan musuh. Hizbullah menegaskan bahwa “orang-orang Zionis tidak memiliki tempat aman di negeri kami”.

Stasiun televisi KAN memberitakan bahwa Cohen dan Putra Mahkota Bahrain berbicara tentang apa yang disebut dengan “tantangan regional dan komitmen kedua belah pihak untuk membasmi terorisme”.

Sebelum ini, Kemenlu Israel mengumumkan bahwa Cohen berangkat ke Bahrain pada Minggu lalu. Kunjungannya ke Manama akan berlangsung selama 2 hari.

Ini adalah lawatan pertama Cohen ke Bahrain. Media-media Zionis pada bulan lalu memberitakan penundaan lawatan Menlu Israel ke Bahrain. Sumber-sumber berita mengeklaim bahwa penundaan ini disebabkan masuknya Menteri Keamanan Domestik, Itamar Ben-Gvir ke Masjid Aqsa.

Bahrain dan Israel telah menormalisasi hubungan di tahun 2020 dengan perantaraan Presiden AS, Donald Trump.