Berstatus Monarki dan Diperintah Tiran Tak Paham Demokrasi, Saudi Tak Layak Ikut Awasi Pemilu Irak
POROS PERLAWANAN – Minat Saudi untuk turut mengawasi pemilu legislatif mendatang di Irak ditolak mentah-mentah oleh berbagai elemen di negara tersebut.
Jubir al-Shadiqun, Mahmud al-Rabii menegaskan bahwa Saudi tidak memiliki demokrasi, sehingga tidak layak untuk mengawasi jalannya pemilu di Irak.
“Negara-negara yang akan mengawasi pemilu mendatang di Irak harus merupakan negara-negara demokratis. Saudi tidak memahami makna demokrasi dan tidak punya sesuatu yang disebut pemilu. Sebab itu, Saudi tidak berhak bicara tentang pemilu,” kata al-Rabii seperti dilansir al-Alam.
“Saudi adalah sebuah negara yang diperintah rezim takfiri dan tiran, yang dibangun atas fondasi pembunuhan dan perusakan. Sejak tahun 2003, rakyat Irak hanya melihat kesengsaraan dan gangguan dari rezim ini,” katanya.
Anggota Kantor Politik al-Nujaba, Farras al-Yasir juga menyatakan, sebagian besar teroris di penjara-penjara Irak terkait dengan negara-negara Arab di sekitar Teluk Persia, terutama Saudi.
Sejumlah pakar keamanan Irak mengatakan, sedikitnya ada 15 ribu teroris binaan Saudi yang melakukan berbagai kejahatan teror di Irak. Lima ribu dari mereka telah melakukan bom bunuh diri di Negeri Seribu Satu Malam tersebut.
Menurut para pakar ini, Saudi telah mengirimkan para teroris tersebut, atau setidaknya menutup mata atas pengiriman mereka ke Irak.
Komisaris Tinggi Pemilu Irak pada Jumat 29 Januari lalu mengumumkan, sejumlah negara mengutarakan niat untuk berpartisipasi dalam pengawasan proses pemilu dini Irak. Rencananya, pemilu ini akan diadakan pada 4 Oktober 2021.
Jubir Komisaris Tinggi Pemilu Irak menyatakan, pihaknya telah menerima beberapa permintaan dari negara-negara Arab dan non-Arab serta sejumlah organisasi, seperti Kuwait, Saudi, Jepang, Venezuela, Finlandia, Filipina, Lebanon, Yunani, India, dan Prancis.
