Loading

Ketik untuk mencari

Analisa

Bukti Kemunafikan Pejabat Gedung Putih: Dulu Kritik Serangan Trump ke Suriah, Kini Lakukan Hal yang Sama

POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, “Suriah adalah negara berdaulat,” kata setidaknya satu anggota pemerintahan Joe Biden saat ini ketika mantan Presiden AS, Donald Trump mengesahkan serangan terhadap Suriah pada 2017, sebuah negara yang tidak pernah menyerang wilayah Amerika Serikat maupun posisi regionalnya.

Pernyataan tersebut, yang dibuat dalam tweet pada 7 April 2017, adalah pernyataan Jen Psaki, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pers Gedung Putih.

Psaki mengkritik keputusan Trump untuk memerintahkan peluncuran rentetan 59 rudal Tomahawk ke Suriah atas dugaan serangan kimia di kota Khan Shaykhun di Provinsi Idlib Suriah, yang dituduhkan Washington pada Damaskus.

“Juga apa kewenangan hukum untuk menyerang? Assad adalah seorang diktator yang brutal. Tapi Suriah adalah negara yang berdaulat.” – Jen Psaki (@jrpsaki) 7 April 2017.

Tweet tersebut kembali muncul ke permukaan tepat setelah AS -kali ini di bawah Presiden Biden- menyerang fasilitas milik pejuang perlawanan anti-teror di titik perbatasan di Provinsi Day al-Zawr Suriah pada Kamis. Serangan itu menewaskan satu orang dan melukai empat lainnya.

Ribuan pengguna Twitter membalas tweet lama Psaki, untuk menunjukkan kemunafikan penghuni Gedung Putih yang baru. Seolah-olah telah menduga bahwa Pemerintahan Biden akan melakukan hal yang sama.

Anggota Kongres Progresif Ilhan Omar, yang duduk di Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengangkat tweet itu sebagai tanggapan atas serangan terbaru AS atas Suriah. “Pertanyaan bagus”, tulis Omar.

Senator Republik Rand Paul juga menanggapi. Dia mengutuk campur tangan Pemerintah AS di Suriah yang disebutnya “menyerang negara yang berdaulat”. Paul juga mempertanyakan otoritas apa yang dimiliki Presiden AS untuk menyerang Suriah.

“Saya mengutuk campur tangan dalam perang saudara Suriah. Saya juga mengutuk menyerang negara berdaulat tanpa otoritas.

Otoritas apa yang dimiliki @POTUS (akun Twitter Presiden AS) untuk menyerang Suriah?

Mungkin seseorang harus menanyakan @PressSec-nya (akun Psaki) hari ini?” – Senator Rand Paul (@RandPaul) 26 Februari 2021.

Dengan mengotorisasi serangan yang dilakukan pada Kamis itu, Biden secara resmi menjadi Presiden AS ketiga berturut-turut yang mengobarkan perang melawan Suriah, sebuah negara yang dicengkeram oleh militansi yang didukung asing sejak 2011.

Trump, yang diserang oleh Demokrat karena petualangan sembrono di Suriah dan Afghanistan, menunggu tiga bulan untuk melancarkan serangan ilegalnya di Suriah, sedangkan Biden, melakukan hal yang sama hanya setelah sebulan menjadi presiden.

Dalam tweet lain di hari yang sama ketika Trump menyerang Suriah, Psaki bertanya, “Pertanyaan besarnya sekarang adalah apa selanjutnya -apakah ini komitmen militer jangka panjang? Apakah ada rencana diplomatik yang mengikuti? Apa tujuan kita?” – Jen Psaki (@jrpsaki) 7 April 2017.

Dia juga dengan cepat menulis artikel opini untuk CNN pada hari itu juga untuk mempertanyakan tindakan Trump, menekankan kembali bahwa “Suriah adalah negara berdaulat” yang memiliki teman-teman yang kuat, termasuk Rusia dan Iran.

Dalam artikel itu, dia dengan tepat menyatakan bahwa “kita tahu dari semua sejarah yang terlalu dini bahwa keterlibatan militer bisa menjadi lereng yang licin”, dengan menegaskan bahwa serangan itu berisiko mendapat balas dendam dari militer Suriah, atau bahkan Rusia dan Iran selaku sekutu Damaskus.

Menariknya, semua masalah yang dia angkat pada saat itu, termasuk ilegalitas serangan Trump, tetap menjadi pertanyaan yang sah untuk diajukan sekarang, di masa Pemerintahan Biden.

Suriah terus menjadi negara berdaulat terlepas siapa pun yang duduk di Gedung Putih -entah Obama, Trump atau Biden. Artinya, serangan Amerika Serikat terhadap Suriah tetap ilegal dan sembrono di bawah setiap Pemerintahan AS.

Sementara itu, Psaki bukan satu-satunya pejabat Pemerintahan Biden yang menerima reaksi keras atas pernyataan sebelumnya tentang tindakan militer Trump di Suriah. Wakil Presiden Kamala Harris, yang menyuarakan keprihatinan mendalam tentang “alasan hukum” serangan Trump pada 14 April 2018 terhadap Suriah, menghadapi kritik yang sama.

“Saya sangat mendukung tentara kita dan percaya kita harus meminta pertanggungjawaban Assad atas penggunaan senjata kimia yang tidak masuk akal. Tapi saya sangat prihatin tentang alasan hukum serangan tadi malam.” – Kamala Harris (@Kamala Harris) 14 April 2018.

Biden sendiri adalah kritikus setia atas tindakan militer Trump di Suriah. Dalam sebuah tweet pada 16 Oktober 2019, dia menunjuk tindakan Trump di Suriah sebagai keputusan yang “tidak menentu” dan “impulsif” yang “membahayakan pasukan kita dan membuat kita semua kurang aman”.

“Sore ini, saya akan membahas tindakan Donald Trump baru-baru ini di Suriah dan bagaimana keputusannya yang tidak menentu dan impulsif membahayakan pasukan kita dan membuat kita semua menjadi kurang aman. Tonton pada pukul 17.00 ET untuk menonton langsung: https://t.co/6hXwCuCLsr” – Joe Biden (@JoeBiden) 16 Oktober 2019.

AS menginvasi Irak pada tahun 2003 untuk menggulingkan mantan diktator Irak Saddam Hussein, tetapi terus mempertahankan pasukannya di Irak meskipun sentimen anti-Amerika terus tumbuh di negara Arab itu.

Sejak konflik Suriah dimulai pada tahun 2011, AS telah melakukan beberapa kali serangan terhadap posisi Pemerintah sah Suriah. AS juga mengirim pasukannya ke Suriah.

Beberapa kelompok teroris seperti Daesh (ISIS) mendadak muncul di Irak dan Suriah sejak pendudukan AS di kedua negara tersebut.

Tags: