China: Barbarisme AS Hancurkan Negara dan Satu Generasi Afghanistan, Membuatnya Tak Layak Bicara Demokrasi dan HAM
POROS PERLAWANAN – Jubir Kemenlu ChIna, Wang Wenbin pada Selasa 26 April menuntut Washington meminta maaf kepada rakyat Afghanistan atas segala perbuatan yang dilakukannya di negara tersebut.
Dilansir Fars, 14 pakar independen PBB pada Senin lalu mengecam Pemerintah AS karena telah menyebabkan kondisi hidup para wanita Afghanistan kian sulit.
“Invasi AS ke Afghanistan, yang berlangsung selama 2 dekade, telah membunuh lebih dari 174 ribu orang di negara itu, termasuk 30 ribu warga sipil. Hampir sepertiga warga Afghanistan terlunta-lunta, sementara lebih dari separuh mereka menghadapi kelaparan parah,” kata Wenbin.
“AS telah menghancurkan sebuah negara dan satu generasi. Kemudian ia kabur dan sekarang bahkan menyandera simpanan terakhir uang penyelamat rakyat Afghanistan. Ini menunjukkan barbarisme dan kekejaman sistem AS, yang diklaim sebagai sistem internasional yang tunduk kepada hukum,” imbuh Wenbin.
Taliban memasuki kota Kabul pada tahun lalu menyusul kaburnya Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani. Para analis memandang, masuknya Taliban merupakan akhir dari upaya AS dan Barat selama 20 tahun untuk merekonstruksi Afghanistan sesuai kehendak Dunia Barat.
Dengan berkuasanya Taliban di Afghanistan, AS pun membekukan 10 miliar dolar cadangan Bank Pusat negara tersebut. Sekarang tindakan ini memicu terjadinya krisis kemanusiaan untuk bangsa Afghanistan. Di lain pihak, Presiden Joe Biden menginstruksikan agar uang sebesar 3,5 miliar dolar dari dana di atas diberikan kepada para korban Serangan 11 September.
AS dan sejumlah negara anggota NATO melancarkan serangan militer ke Afghanistan di tahun 2001, sebagai “pembalasan atas Serangan 11 September di tahun yang sama”.
Pada tahun 2001, AS menginvasi Afganistan dengan membawa misi “Kebebasan Langgeng”. Namun setelah dipermalukan di Afghanistan dan menjadi sasaran kritik, Biden mengklaim bahwa misi AS di Afghanistan sama sekali bukan untuk menegakkan demokrasi atau kebebasan.
“AS tidak punya hak untuk bicara soal demokrasi, HAM, atau isu-isu sejenis lainnya. Yang harus dilakukan AS adalah mengakhiri pembekuan ilegal aset Bank Pusat Afghanistan, meminta maaf atas hilangnya kehidupan rakyat Afghanistan selama 2 dekade lalu, dan memberikan ganti rugi kepada mereka. AS juga mesti bertanggung jawab soal para pelaku kejahatan atas rakyat Afghanistan,” tandas Wenbin.
