Di Prancis, Bicara Palestina Bukan Lagi Sekadar ‘Pelanggaran’, Tapi Sudah Dicap ‘Ancaman Keamanan’

POROS PERLAWANAN – Pembicaraan mengenai Palestina di universitas-universitas Prancis kini bukan hanya menjadi sebuah pelanggaran, tetapi juga menjadi alat untuk menindas banyak orang.

Bahkan di tempat-tempat seperti universitas, yang seharusnya menjadi ruang untuk berdiskusi dan berdebat tentang isu-isu global tanpa prasangka, ketakutan, atau penindasan, pembicaraan mengenai Palestina dan Israel kini menjadi sesuatu yang sangat sulit. Baru-baru ini, tiga mahasiswa Prancis menjadi korban terbaru, mereka dikeluarkan selama 30 hari dari Universitas “Sciences Po”, sebuah lembaga pendidikan tinggi di Paris, pada 3 Maret lalu. Mereka dituduh terlibat dalam protes mahasiswa yang diadakan pada bulan Februari atas undangan serikat mahasiswa Prancis, yang menyerukan pengakuan atas genosida Palestina di Gaza oleh Israel dan pemutusan hubungan antara universitas-universitas Prancis dan universitas-universitas Israel.

Sebelumnya, sebuah kampanye dengan tuduhan dan penghinaan anti-Islam yang meluas di media sosial menargetkan seminar yang diselenggarakan oleh mahasiswa dari “École Normale Supérieure”, salah satu “sekolah terbaik” di Prancis. Para penyelenggara seminar tersebut mengundang penulis dari dua buku berjudul “Melawan Anti-Semitisme dan Eksploitasi Terhadapnya” dan “Sejarah Yahudi Tanpa Zionisme”.

Serangan yang sangat intens dari kampanye ini membuat para penyelenggara terpaksa menunda pertemuan seminar berikutnya ke waktu yang tidak ditentukan.

Beberapa minggu lalu, Pascal Boniface, kepala Institut Hubungan Internasional dan Strategis Prancis, yang selama ini menjadi sasaran tuduhan anti-Semitisme dari pendukung Israel di Prancis karena sikapnya yang mendukung Palestina, terpaksa membatalkan konferensinya di Universitas “Viltagnou” di Paris dengan alasan “keamanan” dan menundanya ke tanggal lain.

Atmosfer McCarthyisme ala Prancis ini dimulai sejak operasi “Badai Al-Aqsa” pada 7 Oktober 2023 di universitas-universitas Prancis.

Penghakiman dan Penuntutan Peneliti

Tekanan-tekanan ini tidak hanya menimpa mahasiswa dan dosen Prancis, tetapi juga banyak peneliti dan akademisi yang hanya karena memposting di media sosial atau mengirimkan pesan di grup teman atau mahasiswa mereka, dihukum dan dipanggil untuk diinterogasi. Banyak dari mereka hanya karena membagikan gambar dari operasi “Badai Al-Aqsa” di halaman media sosial mereka dan menganggap Hamas sebagai bagian dari perlawanan nasional Palestina, telah dilaporkan ke jaksa umum oleh anggota parlemen Prancis atau organisasi-organisasi Yahudi yang aktif di negara itu.

Beberapa di antara mereka dilarang hadir di universitas, sementara yang lainnya dikenakan tuduhan “membenarkan terorisme” dan dihadapkan pada proses hukum.

Protes mahasiswa untuk mendukung Palestina di Prancis, seperti di banyak negara lainnya termasuk Amerika Serikat, mencapai puncaknya pada musim semi 2024, dan berubah menjadi kampanye politik serta media yang sangat intens. Mahasiswa-mahasiswa mengecam genosida Palestina di Gaza oleh Israel dan meminta universitas-universitas mereka untuk secara terbuka mendukung gencatan senjata dan memutuskan hubungan dengan universitas-universitas Israel. Mereka juga meminta perusahaan-perusahaan senjata Prancis untuk menghentikan bantuan dan kerja sama mereka dengan Israel, menegaskan bahwa kegiatan ini mendukung genosida Palestina dan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.

Sejalan dengan kebijakan mendukung Israel yang menganggap dukungan terhadap Palestina dan Hamas sebagai anti-Semitisme, pemerintah Prancis mengirimkan pasukan polisi untuk membubarkan para demonstran dan menyebut mereka sebagai “perusuh pengkhianat” atau pendukung “kekuatan lunak Islam”.

Politik Penindasan terhadap Kebebasan Akademik

Dalam rapat parlemen Prancis pada 10 April tahun lalu, Bruno Retailleau, Ketua Komisi Kebudayaan, Pendidikan, Komunikasi dan Olahraga Parlemen dan Menteri Dalam Negeri sebelumnya, menuduh Presiden Organisasi “Universitas Prancis”, yang terdiri dari kepala institusi akademik dan universitas-universitas di negara itu, mengabaikan “meningkatnya gelombang anti-Semitisme di pendidikan tinggi dan mendukung gelombang tersebut”. Ia menganggap dukungan terhadap Palestina sebagai bentuk anti-Semitisme.

Musim panas lalu, lebih dari 12 universitas di Prancis secara resmi menyatakan penyesalan atas pemboman yang dilakukan oleh militer Israel di Gaza dan kehancuran yang ditinggalkan oleh pemboman tersebut, serta pembunuhan warga sipil Palestina. Mereka juga mendesak gencatan senjata. Namun, universitas-universitas dan lembaga akademik lainnya, meskipun pada saat itu ada konsensus dalam masyarakat Prancis mengenai permintaan ini, terpaksa diam karena takut akan konsekuensi dari menyatakan sikap tersebut.

Penindasan Bebasnya Berpikir dan Berbicara

Saat ini, perangkat politik, administratif, yudisial, dan media yang menguasai Prancis tengah berusaha keras untuk membungkam suara para peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang mendukung Palestina melalui pembungkus kata-kata yang indah mengenai “dialog damai”. Bahkan sekularisme yang selama ini menekankan pemisahan agama dan negara kini telah menjadi alat di tangan pemerintah Prancis untuk mencegah setiap pendapat akademik mengenai masalah-masalah penting, termasuk masalah Palestina.

Dalam hal ini, Louis Wasey, Kepala Universitas “Sciences Po” yang merupakan teman dekat Presiden Prancis Emmanuel Macron, mengajukan rancangan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Prancis untuk melarang universitas-universitas Prancis memberikan komentar mengenai masalah-masalah kontemporer, termasuk konflik-konflik global.

Vincent Guiser, Kepala Institut Penelitian dan Studi Dunia Arab dan Islam di Marseille, mengatakan: “Sekarang di Prancis, setiap komentar atau kegiatan yang berhubungan dengan Palestina langsung menjadi sasaran penyelidikan dan interogasi.”

Jerome Horto, ilmuwan ilmu politik dan dosen di Universitas “Paris-Dauphine” yang sedang menyiapkan buku mengenai tantangan kebebasan akademik di Eropa Timur, sependapat dengan Guiser. Ia menambahkan: “Faktanya adalah sekarang, mengajukan pertanyaan seperti hak Israel untuk membela diri atau memahami esensi Hamas tidak hanya tidak mendapatkan jawaban, tetapi orang tidak berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut.”

Paksaan dan Dominasi Pandangan Pemerintah

Solidaritas universitas-universitas Prancis dengan Gaza segera membawa politik pemerintah untuk menguasai universitas dan pandangan mahasiswa. Guiser mengatakan: “Setiap hari, kepala universitas di Prancis menerima instruksi dan petunjuk eksekutif baru dari pemerintah, hal ini bahkan mencakup penelitian akademik sehingga kini kita menyaksikan munculnya fenomena ‘pengamanan’ penelitian akademik.”

Ini berarti bahwa pemerintah Prancis kini memberikan sifat dan warna keamanan pada masalah-masalah politik dan sosial yang menyebabkan peningkatan pengaruh lembaga-lembaga keamanan dan intelijen dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini, setiap wacana akademik di Prancis dianggap sebagai masalah keamanan dan terkait dengan ketertiban umum, terutama jika terdapat unsur-unsur yang berhubungan dengan dunia Arab atau Islam yang dengan cepat dihubungkan dengan “terorisme”.

Guiser menyatakan: “Begitu para peneliti mengambil pendekatan komprehensif terhadap topik yang terkait dengan Muslim, Hamas, atau Palestina, mereka akan dituduh berkolusi dan berpartisipasi dalam ‘pembenaran terorisme’, dan wacana mereka, meskipun akademis, dianggap ‘beracun’.” Ia menekankan, “Tuduhan pemikiran ini kini menjadi ‘ideologi pemerintah’ Prancis.”

Distorsi Setiap Kritik

Guiser menekankan bahwa masalah tuduhan pemikiran pemerintah Prancis lebih luas dari sekadar masalah Palestina. Pemerintah Prancis dengan langkah ini, sebenarnya “memulai perang terhadap intelektualitas dan pencerahan” di Prancis, yang mencakup setiap bentuk kritik.

Dengan demikian, tampaknya serangan 7 Oktober 2023 dan tuduhan-tuduhan seperti anti-Semitisme telah menjadi alat bagi pemerintah Prancis untuk menyingkirkan lingkungan akademik dan wacana ilmiah yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah serta menindas kebebasan berbicara di universitas.

Guiser menyatakan, “Pemerintah Prancis tidak ingin lingkungan akademik di negara ini memiliki pandangan independen dan wacana kritis. Pemerintah hanya mencari pengetahuan yang mendukung kebijakannya dan memberi mereka legitimasi.”

Organisasi non-pemerintah Prancis, “Pengawas Pelanggaran Kebebasan Akademik dan Universitas”, juga memiliki kekhawatiran yang serupa, mengatakan: “Pemahaman umum tentang ilmu pengetahuan adalah netralitasnya, bukan memaksakan pendekatan atau pandangan tertentu.”

Menurut organisasi ini, sekarang kita menyaksikan di Prancis bagaimana penggunaan alasan seperti “anti-Semitisme” merusak kebebasan universitas dan berpikir kritis, serta melemahkan keadilan sosial dan demokrasi.

Tanpa diragukan lagi, penindasan di universitas-universitas Prancis, terutama terhadap demonstrasi mahasiswa yang mendukung Palestina, membuka jalan bagi penindasan lebih lanjut terhadap kebebasan berbicara, yang akan menguntungkan kelompok-kelompok ekstrem kanan jika mereka berkuasa. [PP/MT]

Referensi

– The Al-Aqsa Storm and Its Impact in France. Paris: Le Monde.
– Palestinian Solidarity: Academic Repression in France. Paris: Le Figaro.
– Social Media Attacks on Palestinian Seminars. Paris: Libération.
– The Silencing of Academic Voices in France. Marseille: Journal of Middle Eastern Studies.
– Academic Freedom in Eastern Europe: New Challenges. Paris: L’Observateur.
– Student Protests and Repression in French Universities. Paris: France 24.
– Monitoring Academic Freedom in France. Paris: Freedom of Thought Foundation.
– Education and Politics in France: Responding to the Palestinian Issue. Paris: Le Figaro.
– Campus Security: The French Government and Its Influence on Universities. Paris: The Guardian.