Gaza Humanitarian Foundation: Badan Intelijen Israel Berkedok Yayasan Kemanusiaan (1)

POROS PERLAWANAN – Laporan mengenai “Gaza Humanitarian Foundation” (GHF), mengindikasikan bahwa yayasan ini sejatinya merupakan lembaga yang berafiliasi dengan kepentingan Zionis, meskipun tampil dalam balutan kemanusiaan atas nama Amerika Serikat. Keberadaan perwira senior dari Unit Intelijen Militer Israel dalam struktur yayasan ini memicu kekhawatiran serius, dan sejumlah peringatan telah disuarakan terkait agenda tersembunyi di balik operasi mereka.

Menurut laporan Investigasi Tasnimnews pada Rabu 28 Mei, setelah pengumuman rencana distribusi bantuan oleh perusahaan Amerika yang baru berdiri dan didukung oleh rezim Zionis, berbagai spekulasi muncul mengenai identitas sebenarnya perusahaan tersebut. Media-media berbahasa Ibrani bahkan menyebutkan adanya hubungan erat antara perusahaan ini dengan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu dan sejumlah tokoh kunci di lingkaran kekuasaan.

Proyek Konspiratif dalam Perang Kelaparan di Gaza

Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), adalah perusahaan yang berbasis di Jenewa dan didirikan pada Februari 2025, mengeklaim bertujuan menyalurkan bantuan ke Jalur Gaza sambil memastikan bantuan tersebut tidak jatuh ke tangan Hamas.

Namun, laporan investigatif panjang dari surat kabar Haaretz mengungkap bahwa motif di balik pendirian yayasan ini jauh lebih kompleks. Di balik retorika kemanusiaan, Israel disebut memanfaatkan proyek ini untuk mengumpulkan data warga Palestina, menerapkan syarat keamanan sebagai prasyarat pemberian bantuan, dan secara sistematis menggunakan kelaparan sebagai alat untuk memaksa eksodus warga Gaza dari wilayah mereka, terutama melalui pembatasan distribusi bantuan di Gaza selatan.

Strategi Israel ini juga secara terang-terangan mengabaikan hukum internasional. Berdasarkan konvensi internasional, bantuan kemanusiaan harus menjangkau warga sipil tanpa syarat, bukan justru mengharuskan mereka berpindah ke zona tertentu yang rawan demi menerima bantuan dasar.

Dari Perencanaan Hingga Pelaksanaan

Gagasan untuk mengendalikan aliran bantuan ke Gaza muncul sejak minggu-minggu awal agresi Israel ke wilayah tersebut pada Oktober 2023. Pada Desember 2023, sejumlah perwira cadangan tentara Israel dan pengusaha yang memiliki koneksi dekat dengan kabinet Netanyahu membentuk asosiasi bernama “Mikveh Israel”. Asosiasi ini berbasis di Sekolah Mikveh, Tel Aviv, dan mulai menjalin koordinasi dengan mantan Perwira Operasi Paramiliter CIA, Philip Reilly.

Pertemuan pertama diadakan di sebuah perguruan tinggi dekat Tel Aviv, dan dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti:

1. Wakil Komandan Unit Koordinasi Kabinet Israel di Wilayah Pendudukan, Yotam Hekohin.

2. Penasihat Militer Netanyahu, Roman Goffman.

3. Pengusaha Israel-Amerika, Michael Asenberg.

4. Investor sektor teknologi dan mantan Anggota Unit Intelijen Militer Israel, Liran Tankman.

Menurut Haaretz, Hekohin adalah putra dari pensiunan Jenderal Gershon Hekohin dan CEO OpenFox, perusahaan penyedia sistem manajemen informasi untuk lembaga-lembaga pemerintahan Israel. Dalam pertemuan tersebut, Hekohin mengusulkan strategi untuk mengendalikan Gaza melalui jalur bantuan, dengan pendekatan yang mengaitkan akses terhadap makanan dengan kepatuhan terhadap syarat-syarat keamanan.

Namun, sebagian peserta rapat menolak pelibatan langsung Israel dan menyarankan pelaksanaan melalui perusahaan swasta asing demi menghindari tanggung jawab politis dan hukum internasional.

Yayasan dengan Topeng Amerika

Pada pertengahan 2024, rencana ini dikonsolidasikan bersama kelompok konsultan keamanan Amerika yang dipimpin Philip Reilly. Ia kemudian ditunjuk sebagai subkontraktor keamanan dan logistik untuk pusat distribusi bantuan di Gaza. Sedangkan Liran Tankman bertindak sebagai penghubung antara tim Amerika dan pejabat Israel.

Rencana ini berkembang menjadi pendirian resmi “Gaza Humanitarian Foundation” pada Februari 2025 di Jenewa, atas permintaan Pemerintah AS. Langkah ini mendapat kecaman keras dari PBB dan Badan-badan afiliasinya, yang menilai bahwa inisiatif ini hanyalah upaya Israel untuk memonopoli distribusi bantuan demi tujuan militer dan politik.

Penolakan dari Komunitas Internasional

PBB secara tegas menolak rencana Israel, menyoroti bahwa sistem distribusi bantuan yang dirancang hanya mencakup Gaza selatan dan memaksa warga sipil melintasi wilayah berbahaya untuk mendapatkan akses pangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum humaniter internasional.

Sejak 2 Maret, semua titik penyeberangan ke Gaza ditutup, dan tidak satu pun bantuan makanan diizinkan masuk. Hanya setelah tekanan internasional meningkat, sekitar 120 truk bantuan diizinkan masuk ke Gaza, itu pun dengan kontrol penuh Israel dan hanya ke empat pusat distribusi di wilayah selatan.

AS dan Israel juga mengesampingkan UNRWA dan Badan kemanusiaan PBB lainnya, yang memiliki rekam jejak panjang dalam penyaluran bantuan yang efektif. Proyek ini, sebaliknya, dioperasikan dengan motivasi keamanan dan dominasi teritorial.

Struktur dan Aktor di Balik Yayasan

Menurut Yedioth Ahronoth, tujuan utama pendirian Yayasan Kemanusiaan Gaza adalah untuk mengurangi pengaruh Hamas dan memfasilitasi kontrol fisik Israel atas distribusi bantuan. Dua perusahaan swasta Amerika, UJ Solutions dan Searich Solutions, ditunjuk untuk mengatur logistik dan keamanan, bekerja sama dengan Militer Israel.

Presiden Searich Solutions, Philip Reilly, sebelumnya bekerja di Orbus, perusahaan yang mengelola keamanan penyeberangan Netzarim selama gencatan senjata Gaza. Ia juga dikenal merekrut warga Amerika bergaji tinggi untuk menjalankan operasi pengintaian di lapangan.

Yayasan ini dipimpin oleh Dewan Direksi yang diketuai oleh mantan CEO World Central Kitchen, Nate Cook, dengan veteran Angkatan Laut AS, Jack Wood yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif. Namun, pada 26 Mei 2025, The Times of Israel melaporkan bahwa Jack Wood mengundurkan diri karena merasa yayasan tersebut tidak dapat menjalankan misinya tanpa melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.

Tokoh-tokoh Zionis seperti Liran Tankman dan investor Michael Heisenberg berada di balik pembentukan yayasan ini. Mereka dikenal sebagai kritikus keras mekanisme distribusi bantuan PBB dan mendorong sistem baru yang berpihak pada kepentingan keamanan Israel.

Mekanisme Bantuan yang Dipertanyakan

Yayasan merencanakan pendirian empat pusat distribusi bantuan yang masing-masing akan melayani sekitar 300.000 warga, dengan target total 1,2 juta jiwa dan perluasan bertahap ke seluruh populasi Gaza.

Namun, seluruh jalur distribusi dikontrol secara ketat oleh Militer Israel. Israel Hayom melaporkan bahwa pada 26 Mei, uji coba sistem ini dilakukan di Rafah. Tentara Israel membuka jalur dari wilayah Al-Mawasi ke titik distribusi, di mana setiap warga Palestina yang ingin menerima bantuan harus melalui pemeriksaan keamanan ketat, termasuk penilaian rekam jejak mereka sebagai syarat untuk mengakses kebutuhan dasar seperti makanan. (Bersambung..)