Hamas Kecam Rencana Kerja Sama Kembali PNA-Tel Aviv Rawan Dijadikan ‘Amunisi’ Rezim Pro Normalisasi
POROS PERLAWANAN – Hamas mengkritik keras keputusan Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) pimpinan Mahmoud Abbas, yang berencana memulai kembali kerja sama dan koordinasi di bidang keamanan dengan Rezim Zionis.
Dilansir Fars, Perdana Menteri PNA Mohammed Shtayyeh pada hari Selasa 17 November mengatakan, Tel Aviv telah berjanji untuk berkomitmen pada kesepakatan dengan PNA. Oleh karena itu, hubungan PNA dengan Israel akan dimulai kembali, usai dihentikan selama 6 bulan terakhir.
Dalam statemen Hamas disebutkan, ”PNA telah mengabaikan output dan keputusan yang diambil dalam pertemuan bersejarah para Sekjen kelompok-kelompok Palestina (di Lebanon).”
Hamas menilai keputusan PNA ini sebagai tikaman belati terhadap upaya-upaya nasional untuk menciptakan partisipasi nasional dan strategi perlawanan demi menghadapi Kesepakatan Abad Ini.
“Keputusan ini diambil saat Israel mengumumkan bahwa ribuan unit permukiman Zionis akan dibangun di Quds,” tandas Hamas.
Menurut Hamas, dengan keputusan ini PNA justru memberikan alasan dan “amunisi” kepada negara-negara pelaku normalisasi. Padahal PNA sendiri masih mengecam normalisasi yang dilakukan sebagian negara Arab.
Dalam statemennya, Hamas meminta agar PNA segera membatalkan keputusan ini dan tidak mengandalkan Presiden terpilih AS, Joe Biden atau orang-orang selainnya.
“Hanya dengan persatuan nasional, yang dibangun di atas program nasional strategi perlawanan kepada penjajah, kita bisa membebaskan tanah-tanah Palestina dan mewujudkan hak-hak kita,” tandas Hamas di akhir statemennya.
Senada dengan Hamas, Front Rakyat Palestina melalui statemennya juga mengecam keras keputusan PNA ini.
Dua pekan lalu, media-media Zionis mengabarkan bahwa PNA memberitahu lembaga-lembaga Eropa, jika Biden memenangkan Pilpres AS, maka Ramallah siap memulai kembali koordinasi keamanan dengan Tel Aviv.
Sejak Washington mengumumkan Quds sebagai Ibu Kota Israel, PNA memutus hubungan dengan Pemerintahan Donald Trump dan membekukan kerja sama keamanan dengan Rezim Zionis.
