Iran: AS Tak Punya Pilihan Selain Akui ‘Tatanan Baru’ di Selat Hormuz
POROS PERLAWANAN – Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi menyatakan Amerika Serikat tidak memiliki pilihan selain mengakui “tatanan baru” yang diterapkan Iran di Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan pada Rabu 8 Juli, beberapa jam setelah serangan militer Amerika Serikat ke sejumlah wilayah di selatan Iran yang menurut Teheran melanggar nota kesepahaman penghentian perang, sebagaimana dilaporkan Press TV.
Melalui akun X, Azizi menulis, “Tidak ada alternatif lain. Akui tatanan baru Iran di Selat Hormuz”.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya konfrontasi antara Washington dan Teheran setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap pangkalan pesisir dan sejumlah fasilitas sipil di Provinsi Hormozgan serta Kota Mahshahr pada Rabu dini hari.
Sebagai respons, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan telah melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap 85 sasaran militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. IRGC menyebut operasi itu sebagai respons awal atas serangan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran.
Di pihak lain, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) berdalih operasi militernya dilakukan sebagai balasan atas dugaan serangan Iran terhadap tiga kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz pada Selasa.
IRGC juga menegaskan seluruh jalur pelayaran alternatif di Selat Hormuz tidak dapat diterima dan sangat berbahaya. Menurut pernyataan tersebut, setiap kapal yang melintasi jalur pelayaran strategis itu wajib berkoordinasi dengan Angkatan Laut IRGC.
Komando militer pusat Iran menegaskan tidak akan membiarkan Amerika Serikat mencampuri pengelolaan Selat Hormuz. Teheran berpendapat sebagian wilayah Selat tersebut berada dalam perairan teritorial Iran sehingga hukum internasional mengakui kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai atas wilayah tersebut.
Eskalasi terbaru terjadi di tengah runtuhnya kesepahaman antara Washington dan Teheran. Nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan pada Juni 2026 mengatur penghentian segera operasi militer, pembukaan perundingan menuju penyelesaian permanen dalam waktu 60 hari, serta pelonggaran sementara sebagian sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, termasuk yang berkaitan dengan ekspor minyak.
Pada Rabu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyatakan gencatan senjata dan nota kesepahaman dengan Iran telah berakhir.
Ketua Parlemen Iran sekaligus Kepala Tim Perunding, Mohammad Bagher Ghalibaf menyatakan pelanggaran Amerika Serikat di Selat Hormuz, pencabutan kembali kelonggaran ekspor minyak Iran, serangan terhadap wilayah selatan Iran, serta dukungan berkelanjutan terhadap operasi militer Israel di Lebanon tidak akan melemahkan tekad Republik Islam Iran.
“Era intimidasi dan pemerasan telah berakhir. Cara itu tidak akan membawa hasil. Kami tidak akan tunduk,” kata Ghalibaf.
