Israel-AS Bahas Garis Merah Keamanan dalam Pertemuan di Tel Aviv
POROS PERLAWANAN — Sejumlah prinsip keamanan dan garis merah strategis Israel dibahas dalam pertemuan antara pejabat tinggi Tel Aviv dan Tom Barrack selaku utusan khusus Amerika Serikat untuk Suriah dan Lebanon. Informasi tersebut dilaporkan media Israel pada Senin malam dengan mengutip sumber pejabat Rezim.
Menurut kantor berita IRNA yang mengutip Al Jazeera pada Senin 14 Desember, harian Israel Ma’ariv melaporkan bahwa salah satu poin utama yang disampaikan Israel adalah penolakan terhadap upaya Hamas membangun atau memperkuat kehadiran di wilayah perbatasan dengan Israel. Sumber tersebut menyebutkan bahwa Tel Aviv menilai isu tersebut sebagai kepentingan keamanan yang tidak dapat ditawar.
Selain itu, pejabat Israel menekankan pentingnya menjaga kebebasan bertindak militer untuk menghadapi potensi ancaman yang berkembang di Kawasan. “Israel telah dengan jelas menguraikan kepada utusan Amerika garis merah yang tidak dapat kami langgar,” ujar sumber tersebut, sebagaimana dikutip Ma’ariv.
Pemerintah Israel mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Benyamin Netanyahu telah bertemu dengan Thomas Barrack dalam pertemuan yang berlangsung di kantor perdana menteri di Yerusalem yang Diduduki. Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar, Penasihat Keamanan Dalam Negeri Gil Reich, Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee, serta Duta Besar Israel untuk Washington, Yehiel Michael Leiter.
Dalam pernyataan resminya, kantor Netanyahu menyebutkan bahwa kedua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan di Suriah serta berbagai isu regional. Seusai pertemuan, Barrack menyatakan pembicaraan tersebut bersifat “konstruktif” dan bertujuan mendorong perdamaian serta stabilitas di Kawasan.
Sebelumnya, jaringan televisi Israel I24 melaporkan bahwa utusan AS berencana membahas penetapan garis merah terkait aktivitas Israel di Suriah dalam pertemuannya dengan Netanyahu. Menurut laporan tersebut, Washington berupaya mencegah langkah-langkah yang dinilai dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan di Suriah.
Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan memandang Ahmed al-Sharaa, yang juga dikenal sebagai Abu Muhammad al-Jolani dan saat ini memimpin Pemerintahan Sementara Suriah, sebagai mitra strategis. AS disebut khawatir bahwa tindakan militer Israel di Suriah dapat melemahkan Pemerintahan tersebut dan memicu ketidakstabilan lebih lanjut, termasuk di wilayah Dataran Tinggi Golan.
Awal bulan ini, Presiden AS Donald Trump menulis di platform Truth Social bahwa penting bagi Israel untuk mempertahankan dialog yang “kuat dan nyata” dengan Suriah, seraya menekankan perlunya menghindari langkah apa pun yang dapat menghambat Suriah menuju stabilitas dan kemakmuran.
