Kataib Hizbullah: Badan Yudikatif Ditekan AS dan PBB Manipulasi Hasil Pemilu Legislatif Irak
POROS PERLAWANAN – Kataib Hizbullah Irak menyatakan, apa yang terjadi dalam Pemilu legislatif Irak adalah kecurangan terbesar dalam sejarah negara tersebut.
Al-Mayadeen melaporkan, Kataib Hizbullah pada Senin malam menyebut bahwa orang yang merampas hak rakyat Irak pasti didukung oleh Koalisi Kejahatan Saudi-AS-Zionis.
Menurut Kataib Hizbullah, Koalisi Kejahatan ini berniat memaksa rakyat Irak tunduk kepada hasrat-hasrat jahatnya demi melancarkan agenda mereka.
Statemen Kataib Hizbullah menyatakan, Komisi Tinggi Pemilu Irak telah menjadi target pemerasan paling keji sebelum, saat, dan setelah berlangsungnya Pemilu.
“Badan Yudikatif Irak telah diperas, diintimidasi, dan ditekan, terutama oleh Utusan Khusus PBB Jeanine Plasschaert di Irak dan Dubes AS,” tegas Kataib Hizbullah.
Dalam statemennya, faksi ini menegaskan tak akan berpartisipasi dalam Pemerintahan mendatang.
Ashaib Ahl al-Haq pun bereaksi pedas terhadap keputusan Pengadilan Federal Irak yang menolak segala pengaduan terkait hasil Pemilu legislatif negara itu.
“Kami mendukung independensi badan-badan hukum dan tidak mengintervensi urusan atau menekan mereka. Namun kami menyesalkan keputusan Pengadilan Federal yang menolak tuntutan pembatalan hasil Pemilu, padahal ada banyak bukti hukum dan teknis, hanya dengan dalih bahwa Pengadilan tidak punya kelayakan untuk mengurus masalah ini,” demikian disebutkan dalam statemen Ashaib Ahl al-Haq.
“Tindakan Pengadilan Federal terlihat kontradiktif, sebab awalnya ia seolah menerima kasus ini. Ini berarti Pengadilan Federal punya kelayakan untuk mengurus kasus ini. Namun setelah tiga rapat, Pengadilan menolaknya dengan dalih tidak punya kelayakan,” imbuh Ashaib Ahl al-Haq.
“Seiring konfirmasi kami bahwa Pengadilan Federal berada di bawah tekanan domestik dan mancanegara, keputusan Pengadilan ini menunjukkan fakta bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses Pemilu. Sebab, Pengadilan Federal merekomendasikan untuk menggunakan mekanisme penghitungan manual, bukan penghitungan elektronik, dalam Pemilu-pemilu mendatang.”
Di akhir statemennya, Ashaib Ahl al-Haq berharap terbentuknya Pemerintahan dan Parlemen baru akan menguntungkan rakyat Irak serta mengakhiri kesengsaraan mereka.
