150+ Diplomat Dunia Desak Prancis Koreksi ‘Serangan’ terhadap Francesca Albanese

POROS PERLAWANAN — Dilansir Press TV, gelombang perlawanan moral datang dari jantung diplomasi global. Lebih dari 150 mantan menteri dan diplomat senior melayangkan kecaman keras terhadap Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot yang dituding telah “menyebarkan disinformasi” terkait Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese. Dalam surat terbuka yang mengguncang lanskap politik Eropa, para penanda tangan menuntut koreksi resmi atas pernyataan yang dinilai menyesatkan dan berbahaya bagi integritas lembaga internasional.

Albanese saat ini menjabat sebagai Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk situasi hak asasi manusia di Wilayah Palestina yang Diduduki. Mandatnya adalah untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi di tengah pendudukan dan agresi berkepanjangan. Namun, alih-alih memperkuat mekanisme perlindungan hukum internasional, Barrot justru dituding mengandalkan materi “yang telah dimanipulasi secara digital” untuk menyerangnya.

Kontroversi mencuat setelah Barrot menyerukan pengunduran diri Albanese, menyusul pidato yang ia sampaikan dalam sebuah forum internasional. Tuduhan itu kemudian bergema, bahkan ditiru oleh negara-negara lain seperti Jerman. Padahal, menurut surat terbuka tersebut, kritik itu bersandar pada versi video yang telah diedit dan dipotong sedemikian rupa sehingga mengubah konteks pernyataan aslinya.

“Di era meningkatnya disinformasi global, sangat mengkhawatirkan seorang pejabat tinggi memperkuat konten yang telah dimanipulasi”, tulis para mantan pejabat tersebut. Mereka memperingatkan, ketika seorang menteri luar negeri mengulang narasi yang belum diverifikasi, itu bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan ancaman serius terhadap kredibilitas sistem multilateral.

Persoalan ini, tegas mereka, melampaui figur Albanese semata. Hal yang dipertaruhkan adalah integritas lembaga internasional dan kemampuan para ahli independen PBB untuk bekerja tanpa intimidasi politik. Jika tekanan semacam ini dibiarkan, maka pesan yang terkirim jelas bahwa suara kritis terhadap kekuatan dominan bisa dibungkam melalui kampanye disinformasi.

Di tengah polemik itu, tragedi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Lebih dari 72.000 warga Palestina dilaporkan tewas dalam perang genosida yang dilancarkan Israel selama lebih dari dua tahun terakhir. Infrastruktur hancur, rumah sakit lumpuh, dan jutaan warga hidup dalam kepungan tanpa kepastian. Para penanda tangan surat mengingatkan bahwa kontroversi ini tak boleh mengalihkan perhatian dari pembunuhan massal dan krisis kemanusiaan yang nyata di lapangan.

Pidato yang menjadi sumber polemik itu disampaikan Albanese melalui video di Forum Media Al Jazeera yang digelar di Doha pada awal Februari 2026. Dalam forum yang diselenggarakan oleh Al Jazeera tersebut, ia menyatakan bahwa “hukum internasional telah ditusuk di jantungnya” dan bahwa “umat manusia kini memiliki musuh bersama”.

Pernyataan “musuh bersama” itulah yang dipelintir. Rezim Israel dan para pendukungnya menuduh frasa tersebut merujuk pada negara itu. Namun Albanese membantah keras tafsir tersebut. Ia merilis pidato lengkapnya dan menegaskan bahwa yang dimaksud sebagai “musuh bersama umat manusia” adalah sistem global yang memungkinkan genosida terjadi, termasuk modal finansial yang mendanainya, algoritma yang menyembunyikannya, dan industri senjata yang memfasilitasinya.

Analisis independen kemudian mengungkap bahwa klip yang dikutip Barrot telah melalui proses penyuntingan menggunakan potongan selektif dan bahkan alat kecerdasan buatan. Video itu disebarluaskan secara massif oleh UN Watch, kelompok advokasi pro-Israel yang selama ini aktif mengampanyekan sanksi terhadap Albanese serta penghentian pendanaan Badan PBB untuk pengungsi Palestina.

Tekanan terhadap Albanese tidak berhenti di situ. Awal bulan Februari 2026, Washington menjatuhkan “sanksi tingkat terorisme” terhadap dirinya dan sejumlah staf di Mahkamah Pidana Internasional setelah ia menyebut perusahaan teknologi besar AS turut terlibat dalam genosida di Gaza. PBB mengecam langkah Washington tersebut sebagai tindakan melanggar hukum internasional dan memperingatkan bahwa kriminalisasi terhadap pejabat penyelidik kejahatan perang dapat merusak fondasi sistem HAM global.

Kini, tekanan mengarah ke Paris. Para mantan diplomat menuntut Kementerian Luar Negeri Prancis menarik dan mengoreksi pernyataan yang tidak akurat, sekaligus menegaskan kembali komitmen terhadap independensi mandat PBB. Di tengah gelombang disinformasi dan kepentingan geopolitik, pertarungan ini bukan sekadar soal reputasi seorang pelapor khusus, melainkan tentang apakah kebenaran dan hukum internasional masih memiliki ruang untuk berdiri tegak.