Mabuk Berat Gara-gara ‘Arak’ Israel, Penguasa UEA Makin Tak Peduli Nasib Palestina
POROS PERLAWANAN – Stasiun televisi CNN, menukil dari seorang pejabat AS yang mengiringi lawatan Menlu Mike Pompeo ke UEA beberapa waktu lalu, melaporkan UEA telah batal memprotes pendudukan tanah-tanah Arab oleh Rezim Zionis. Menurut CNN, “hubungan antara Israel dan UEA kian memekar”.
Dilansir al-Alam, pada bulan lalu UEA menjamu sekelompok pemimpin permukiman Zionis di Tepi Barat, yang telah diduduki Israel usai perang melawan Yordania, Suriah, dan Mesir pada Perang 6 Hari tahun 1967.
Sementara itu, pada bulan Oktober, UEA juga mengizinkan impor minuman beralkohol yang diproduksi perusahaan-perusahaan Israel di Dataran Tinggi Golan, yang juga diduduki Rezim Zionis sejak 1967 silam.
CNN lalu membandingkan normalisasi hubungan UEA-Israel dengan Perjanjian Camp David tahun 1978, deklarasi hubungan Rezim Zionis dengan Yordania dan Mesir tahun 1994, dan dengan Mauritania tahun 1999. CNN menilai, kesepakatan Abu Dhabi-Tel Aviv ini sangat menakjubkan. Hal ini tercermin dari volume kesepakatan dan lawatan-lawatan kedua belah pihak dalam beberapa waktu terakhir.
Sejak mendeklarasikan hubungannya dengan Israel, UEA mengerahkan segala upaya untuk meyakinkan negara-negara Arab untuk bergabung dengan konvoi normalisasi. Inilah yang mendorong Sudan dan Bahrain menormalisasi hubungan dengan Rezim Zionis. Tampaknya Saudi juga hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk berbuat hal serupa.
UEA bahkan tidak hanya menekan negara-negara Arab saja untuk melakukan normalisasi. Media-media melaporkan, Abu Dhabi juga menekan Islamabad dengan “senjata” para pekerja Pakistan yang mencari nafkah di UEA agar negara itu juga menjalin hubungan dengan Tel Aviv.
UEA mengklaim, motifnya melakukan normalisasi adalah untuk “membela hak bangsa Palestina”. Namun, hingga kini kita belum menyaksikan langkah konkret Abu Dhabi untuk membela bangsa dan isu Palestina. Sebaliknya, rakyat Palestina masih terus menghadapi teror dari Israel dalam berbagai levelnya.
Inilah yang mendorong kita bertanya-tanya, “apakah para penguasa UEA akan sadar dari kemabukan akibat kesepakatan tercela ini?”
