Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS Akui Rancang Kudeta di Berbagai Belahan Dunia
POROS PERLAWANAN – Penasihat Keamanan Nasional AS di era kepresidenan Donald Trump, John Bolton mengakui bahwa ia telah membantu banyak kudeta di negara-negara dunia.
Dikutip Fars dari Reuters, Bolton yang juga mantan Utusan AS di PBB menyampaikan pengakuan ini kepada CNN usai sidang dengar pendapat di Kongres AS, Selasa (12/7/22) kemarin.
Sidang dengar pendapat ini diadakan berkenaan dengan serbuan para pendukung Trump ke Gedung Kongres pada 6 Juni 2021 silam.
Para legislator AS menuding Trump telah memprovokasi aksi kekerasan sebagai upaya terakhirnya untuk mempertahankan kekuasaan usai kekalahan di Pilpres 2020.
Meski demikian, saat diwawancarai presenter CNN Jake Tapper, Bolton berkata bahwa Trump tidak memiliki kapasitas memadai untuk melakukan “kudeta yang direncanakan dengan sempurna”.
“Sebagai orang yang telah membantu perencanaan kudeta, tentu bukan di sini (AS), tapi di tempat-tempat lain seperti yang Anda ketahui, tindakan ini (kudeta) membutuhkan banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dia (Trump),” ujar Bolton.
Tapper lalu bertanya tentang detail kudeta-kudeta tersebut. Sebelum menyinggung Venezuela, Bolton berkata, ”Saya tidak akan membicarakan detail. Sudah jelas itu gagal. Bukan karena kita tidak melakukan banyak usaha dalam hal ini, namun kita menyaksikan apa yang telah dilakukan sebuah oposisi untuk menggulingkan presiden ilegal, dan ternyata mereka gagal.”
Reuters melaporkan, Bolton di tahun 2019 secara terang-terangan mendukung permohonan pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, untuk membantu Tentara menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Dia berargumen bahwa Maduro terpilih kembali secara tidak sah. Namun pada akhirnya Maduro tetap menjabat sebagai Presiden.
Presenter CNN berkata, ”Saya merasa ada hal-hal lain yang tidak Anda sampaikan kepada saya (selain Venezuela).”
Bolton pun menimpali dengan mengatakan, ”Saya yakin ada.”
Reuters menulis, banyak pakar kebijakan luar negeri yang selama bertahun-tahun mengkritik intervensi Washington dalam urusan negara lain, mulai dari perannya dalam menggulingkan PM Iran, Mohammad Moshadeq di tahun 1953 dan Vietnam hingga invasi ke Irak dan Afghanistan pada abad ini. Namun tidak lazim bagi para pejabat AS untuk secara terbuka membenarkan peran mereka dalam kekacauan di negara-negara lain.
