Menteri Energi Lebanon: Saya Tunggu Lampu Hijau untuk Pergi ke Iran
POROS PERLAWANAN – Diberitakan Fars, Menteri Energi Lebanon, Walid Fayyadh memberi tahu stasiun televisi al-Manar bahwa dirinya menanti izin dari PM Najib Miqati untuk menemui petinggi Iran soal pembelian minyak.
“Saya telah mengemas koper dan menunggu perintah PM Najib Miqati untuk pergi ke Teheran dan menyepakati pembelian bahan bakar dari Iran,” kata Fayyadh.
Menukil dari para sumbernya, al-Manar mengabarkan bahwa PM Lebanon pada dasarnya menyetujui impor bahan bakar Iran. Dia tinggal menanti penentuan jenis bahan bakar yang dibutuhkan Lebanon.
Harian al-Akhbar sebelum ini melaporkan, dalam pertemuan Miqati dengan Dubes Iran Mojtaba Amani, kedua belah pihak telah membahas masalah impor bahan bakar ini.
Menurut al-Akhbar, Miqati telah memberitahukan bahan bakar yang dibutuhkan Lebanon kepada Dubes Iran. Amani juga telah merundingkan lawatan para petinggi Beirut ke Teheran untuk menegosiasikan pembelian bahan bakar tersebut.
Wacana impor ini mulai mengemuka saat Sekjen Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrallah dalam wawancara dengan al-Mayadeen beberapa waktu lalu mengatakan, ”Terkait minyak, ini bukan problem kita, tapi problem utamanya adalah Pemerintah Lebanon. Saya siap mengimpor bahan bakar dari Iran, dengan syarat Pemerintah Lebanon menyetujuinya..”
“Namun tak satu pun orang di Lebanon yang berani melakukannya, sebab mereka takut keluarga mereka dijatuhi sanksi oleh AS. Saat ini, mungkin korporasi-korporasi Rusia dan Iran siap bekerja sama dengan Lebanon, tapi Pemerintah Lebanon tak punya nyali,” tandasnya.
Ketua Free Patriotic Movement Lebanon, Gebran Bassil dalam wawancara dengan stasiun televisi al-Manar mengatakan, ”Saya akan pergi menemui Kementerian Energi dan Sayyid (Hasan) Nasrallah untuk meminta (pengiriman) bahan bakar dari Iran. Dengan demikian, kita bisa memiliki aliran listrik selama 10 jam dalam sehari.”
Dalam lanjutan wawancara, dia menyinggung pengingkaran janji AS terkait penyediaan listrik untuk Lebanon. Bassil berkata, ”Keputusan-keputusan politik AS-lah yang menghalangi pasokan gas dan listrik ke Lebanon.”
