Menteri Intelijen Pakistan: India Bersiap Luncurkan Serangan Militer dalam 36 Jam ke Depan
POROS PERLAWANAN – Aroma perang kembali menyengat di anak benua India. Menteri Informasi Pakistan, Attaullah Tarar mengumumkan bahwa Islamabad memiliki informasi kredibel terkait rencana serangan militer yang sedang disiapkan India terhadap Pakistan dalam waktu dekat, antara 24 hingga 36 jam ke depan.
Mengutip laporan Reuters pada Rabu 30 April, Tarar menyampaikan peringatan keras ini melalui akun resmi X (dulu Twitter), menulis: “Pakistan memiliki informasi tepercaya bahwa India sedang merancang serangan militer, dengan menggunakan insiden teroris di Kashmir sebagai dalih yang dibuat-buat. Setiap agresi akan kami balas dengan respons keras, dan India akan bertanggung jawab penuh atas konsekuensinya”.
Ketegangan meningkat tajam setelah insiden terbaru di wilayah Kashmir, yang langsung dimanfaatkan oleh India sebagai justifikasi untuk retorika perang. Dalam gerakan balasan yang cepat, India dikabarkan telah menangguhkan implementasi Perjanjian Air Indus; sebuah kesepakatan vital yang mengatur aliran sungai antara kedua negara. Sementara Pakistan menutup wilayah udaranya untuk penerbangan komersial India.
Pemerintah India sejauh ini belum memberikan komentar resmi atas klaim Pakistan. Namun Perdana Menteri Narendra Modi, yang dikenal dengan retorika ultra-nasionalisnya, telah menyatakan bahwa “pelaku serangan” akan diadili, dan militer diberikan “kebebasan bertindak penuh”.
Dengan latar belakang sektarian yang membayangi, India sebagai negara mayoritas Hindu dan Pakistan mayoritas Muslim, konflik atas Kashmir telah menjadi titik nyala berulang. Kedua negara mengeklaim seluruh wilayah tersebut, meski secara de facto terbagi dalam penguasaan masing-masing. Sejarah mencatat, tiga perang besar dan berbagai bentrokan perbatasan telah mewarnai perebutan wilayah ini.
Namun, narasi keamanan yang dibangun oleh New Delhi belakangan ini tak bisa dilepaskan dari politik domestik yang sarat propaganda. Pengalihan isu lewat perang telah menjadi pola klasik rezim-rezim otoriter. Menggelar serangan militer dengan bendera “anti-teror” bukanlah hal baru dalam kamus militer India, sebagaimana juga digunakan Barat untuk menginvasi negara-negara Muslim dengan dalih yang sama.
Jika konflik ini benar-benar meletus, pertanyaannya bukan hanya tentang Kashmir, melainkan juga tentang siapa yang diuntungkan dari ketidakstabilan regional yang semakin dalam, dan siapa yang akan membayar harga nyawa dari ambisi politik Delhi yang tak tersalurkan.
