Nawaf Salam: Keamanan dan Stabilitas Sejati Lebanon Mustahil Tercapai Selama Pendudukan Zionis Terus Berlanjut

POROS PERLAWANAN – Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam menegaskan bahwa keamanan nasional Lebanon tidak mungkin tercapai selama pendudukan militer rezim Zionis atas wilayah Lebanon selatan masih berlangsung. Dalam pernyataan tegasnya, ia menyampaikan bahwa selagi pendudukan itu ada, segala upaya stabilisasi akan tetap menemui jalan buntu.

Menurut laporan Al-Mayadeen pada Kamis 5 Juni, Nawaf Salam menyampaikan bahwa sumber utama instabilitas di Lebanon tidak lain adalah kehadiran Militer Israel yang melanggar kedaulatan nasional dan hukum internasional.

“Selama pendudukan terus berlanjut, tidak akan ada keamanan sejati di Lebanon,” tegas Salam.

Pernyataan ini dilontarkan di tengah upaya diplomatik intensif yang dilakukan Pemerintah Beirut untuk menekan Tel Aviv agar segera menarik diri dari wilayah Lebanon yang masih diduduki, termasuk ladang Shebaa yang terus menjadi simbol agresi dan pelanggaran hukum oleh Israel.

Fase Penentu dalam Sejarah Lebanon

Perdana Menteri menyatakan bahwa Lebanon tengah berada dalam fase paling kritis dalam sejarah kontemporernya. Ia menegaskan bahwa Kabinetnya bekerja siang malam untuk menghadapi tantangan multidimensi yang menimpa negeri itu: mulai dari ancaman eksternal, krisis ekonomi, hingga kerapuhan politik dalam negeri.

“Tidak ada yang bisa diperbaiki dalam seratus hari, bahkan dalam dua belas bulan. Namun semua orang tahu waktu itu berharga. Kami terus bekerja pada sejumlah sektor penting,” ujarnya.

Salam mengumumkan bahwa Pemerintah sedang mempersiapkan pemilihan parlemen nasional, sebagai bagian dari upaya memulihkan legitimasi kelembagaan dan memperkuat konsensus internal Lebanon.

Pengawasan Perbatasan dan Pemulangan Pengungsi Suriah

Dalam pernyataan yang sama, Nawaf Salam menegaskan bahwa Pemerintahnya tengah membentuk komite khusus untuk memperkuat kontrol terhadap perbatasan timur laut negara itu, terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan Suriah. Komite ini juga akan bertanggung jawab dalam memfasilitasi pemulangan bertahap para pengungsi Suriah ke Tanah Air mereka, sejalan dengan pendekatan kemanusiaan yang tetap menghormati hak-hak asasi.

Langkah ini dinilai penting bukan hanya untuk menertibkan wilayah perbatasan, melainkan juga untuk meringankan beban ekonomi dan sosial yang selama bertahun-tahun menimpa masyarakat Lebanon akibat eksodus massal dari Suriah.

Rekonstruksi dan Perlawanan Ekonomi

Lebanon yang telah porak-poranda akibat agresi Israel dan krisis internal juga menetapkan rekonstruksi infrastruktur vital sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, Salam menyebut bahwa Pemerintah sedang menegosiasikan pinjaman sebesar $250 juta dari Bank Dunia guna mendanai proyek-proyek pemulihan pasca-konflik.

Namun, di balik semua rencana tersebut, satu hal menjadi garis bawah: selama pendudukan Zionis atas tanah Lebanon masih berlangsung, stabilitas sejati tetap mustahil dicapai.