Netanyahu Terbukti Tak Mampu Kembalikan Warga Zionis ke Wilayah Utara Tanah Pendudukan
POROS PERLAWANAN – Menurut pengakuan media Ibrani, Kabinet Netanyahu gagal mengelola krisis di wilayah utara Israel. Kabinet tersebut tidak memiliki rencana konkret untuk rekonstruksi dan pemulihan kerusakan besar akibat serangan Hizbullah di wilayah tersebut.
Kantor Berita Farsnews pada Rabu 18 Desember menukil surat kabar ekonomi Calcalist mengungkapkan bahwa lebih dari satu tahun dan dua bulan sejak perang dimulai, rezim Israel belum mampu menawarkan rencana jelas untuk membangun kembali wilayah utara dan memulangkan puluhan ribu penduduk ke rumah mereka.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa pengunduran diri Kepala Proyek Rekonstruksi Wilayah Utara, Eliezer “Cheni” Marom, karena alokasi anggaran yang minim, menunjukkan kegagalan berkelanjutan Kabinet Netanyahu dalam mengelola krisis.
Marom mengundurkan diri hanya setelah lima bulan menjabat, seolah-olah kewenangannya berkurang setelah Ziv Elkin diangkat sebagai menteri yang bertanggung jawab atas rekonstruksi wilayah selatan dan utara.
Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Marom, dalam sebuah komite khusus di Knesset, mengusulkan rencana awal senilai 31 miliar Shekel (8,4 miliar Dolar) untuk rekonstruksi wilayah utara. Namun, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich memutuskan untuk menguranginya menjadi 15 miliar Shekel (4 miliar Dolar).
Marom menjelaskan penduduk wilayah utara enggan kembali karena berbagai alasan, termasuk kompensasi yang minim untuk membangun kembali rumah mereka, kewajiban menyewa rumah di tempat lain, dan anak-anak mereka yang sedang menempuh pendidikan di daerah yang mereka pindahkan.
Menurut laporan Calcalist, operasi militer Israel di selatan Lebanon membuat situasi di wilayah utara Israel tetap kritis.
Menteri yang bertanggung jawab atas rekonstruksi wilayah utara dan selatan Gaza, Ziv Elkin menyatakan Israel menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali wilayah utara. Infrastruktur mengalami kerusakan berat, tikus merajalela di rumah-rumah dan jalan-jalan, sehingga menyebabkan masalah kesehatan yang semakin parah akibat kurangnya perhatian pada wilayah utara selama ini. Selain itu, kompensasi atas kerusakan rumah dan fasilitas tidak memadai.
Elkin menambahkan bahwa 4 miliar Shekel (1,1 miliar Dolar) dari total 15 miliar Shekel akan digunakan tahun depan, sementara sisanya akan dialokasikan melalui rencana bertahap.
Media Israel lain dua hari lalu melaporkan bahwa Kementerian Pembangunan Permukiman hanya mengalokasikan 31 juta Dolar sebagai bantuan awal untuk rekonstruksi infrastruktur di 41 permukiman di wilayah utara Tanah Pendudukan.
Menteri Pembangunan Permukiman Israel, Veret Struk mengeklaim pada tahap pertama, bangunan dan fasilitas umum akan dibangun kembali sehingga para pemukim dapat bekerja di fasilitas tersebut, sambil terus meningkatkan dukungan sosial untuk para pengungsi.
Pada November lalu, media Israel melaporkan bahwa kerugian di permukiman utara mencapai 5 miliar Shekel (lebih dari 1,3 miliar Dolar).
Sementara kanal 12 televisi Israel menyebutkan bahwa 2.585 rumah rusak, termasuk 1.000 rumah yang rusak parah akibat kebakaran yang dipicu serangan Hizbullah Lebanon. Sementara itu, pada Minggu, Kabinet Netanyahu telah menyetujui anggaran sebesar 200 juta Shekel untuk mempersiapkan pemulangan pengungsi ke rumah mereka di wilayah utara.
Sejak 8 Oktober 2023 hingga gencatan senjata antara Lebanon dan Israel pada 27 November 2024, Hizbullah Lebanon melancarkan serangan rudal dan drone untuk mendukung rakyat Gaza. Akibat dari respons Hizbullah selama 14 bulan, para pemukim Zionis terpaksa mengungsi dari wilayah utara Tanah Pendudukan. Selain itu, kerusakan besar terjadi pada fasilitas dan rumah di sana, dan sekolah serta universitas tutup.
Namun, setelah gencatan senjata sementara selama 60 hari, hanya sedikit pemukim yang kembali ke utara karena khawatir akan serangan Hizbullah yang mungkin terjadi lagi.
Sebelumnya, surat kabar Calcalist mengutip pernyataan Wali Kota Kiryat Shmona di wilayah utara Israel yang mengatakan bahwa penduduk utara telah kehilangan keamanan ekonomi dan sumber penghidupan mereka, bukan hanya keamanan militer. Oleh karena itu, mereka enggan untuk kembali.
Sekretaris Jenderal Hizbullah, Syahid Sayyid Hasan Nasrallah, pada 29 September pernah memperingatkan Zionis tentang konsekuensi dari perang yang berlanjut di Gaza, dengan mengatakan, “Kalian tidak akan kembali ke Utara.”
