Pelapor Khusus Komisaris Tinggi HAM PBB: Berbahaya Jika AS Tak Jatuhkan Sanksi atas Bin Salman
POROS PERLAWANAN – Pelapor Khusus Komisaris Tinggi HAM PBB, Agnes Callamard mengkritik sikap pasif AS dalam menjatuhkan sanksi atas Muhammad bin Salman, kendati dinyatakan sebagai pemberi instruksi pembunuhan Jamal Khashoggi.
Dikutip Fars dari Reuters, Callamard menyatakan bahwa “berbahaya jika AS menyebut Putra Mahkota Saudi sebagai pemberi perintah teror Khashoggi, tapi tidak melakukan tindakan apa pun atasnya”.
Dalam jumpa pers di Jenewa, Callamard kembali menuntut pemberlakuan sanksi atas Bin Salman, penyitaan asetnya di luar negeri, dan pembatasan transaksi internasionalnya.
“Apa yang diungkap dalam laporan (intelijen AS) ini sangat sedikit dan membuat putus asa. Awalnya saya berharap laporan ini menunjukkan bukti-bukti lebih banyak (soal peran Bin Salman),” kata Callamard.
“Menurut saya, merupakan problem besar jika Anda menyebut kesalahan seseorang, lalu berkata ‘kami tidak melakukan apa pun. Tolong bertindaklah seolah kami tak mengatakan apa pun.’ Saya berpendapat, ini adalah sebuah tindakan amat berbahaya yang dilakukan AS,” lanjut Callamard.
“Ada banyak hal yang bisa dilakukan Pemerintah AS. Satu-satunya hal yang tak boleh dilakukannya adalah hanya diam dan tidak berbuat apa pun untuk menindaklanjuti temuan-temuannya.”
Jubir Kemenlu AS, Ned Price pada Senin kemarin menanggapi desakan agar Bin Salman dijatuhi sanksi. Ia berkata, ”Kami tidak memberlakukan sanksi atas para petinggi negara yang memiliki masalah dengan kami.”
Pemerintah AS pada Jumat pekan lalu merilis laporan intelijen soal pembunuhan Khashoggi. Intelijen AS menegaskan, pihaknya berkesimpulan bahwa Bin Salman telah “menyetujui operasi” penangkapan ataupun pembunuhan jurnalis Khashoggi di Konsulat Jenderal Saudi di Istanbul, Turki, pada tahun 2018.
Badan intelijen AS, termasuk CIA, dalam laporan sebanyak empat halaman yang diwajibkan oleh Kongres, setelah sempat dirahasiakan di masa kepresidenan Donald Trump, mendasarkan kesimpulan tersebut pada “kontrol pengambilan keputusan”, “keterlibatan langsung penasihat kunci”, dan “detail perlindungan” bagi para anggota (eksekutor) dalam operasi tersebut.
