Sanaa: Pilih Memihak Agresor Saudi, PBB Hanya Paham Bahasa Uang, Bukan Hukum dan Kemanusiaan
POROS PERLAWANAN – Wamenlu Yaman, Husain al-Azzi menanggapi pedas keputusan Dewan HAM PBB untuk mengakhiri misi tim penyelidik Yaman.
Dikutip Farsi dari al-Khabar al-Yamani, al-Azzi berkata bahwa PBB menunjukkan pihaknya menentukan kebijakan hanya berdasarkan bantuan finansial yang diterimanya. Al-Azzi menyatakan, hukum tidak punya kredibilitas dalam kebijakan-kebijakan PBB, dan ini disebutnya sebagai realita yang memprihatinkan.
Wamenlu Yaman menandaskan, dihalanginya Tim Penyelidik PBB untuk melanjutkan misinya adalah bukti kuat bahwa semua statemen Pemerintah Sanaa tentang kejahatan Koalisi Saudi adalah benar, sementara semua tudingan Koalisi Agresor kepada Sanaa adalah dusta dan palsu.
“Jika tidak, niscaya PBB tidak akan menghentikan penyelidikan dan misi Tim Penyelidik masih berlanjut,” kata al-Azzi.
Pada Kamis malam lalu, Dewan HAM PBBB, dengan selisih suara tipis, memutuskan untuk mengakhiri misi Tim Penyelidiknya di Yaman. Dalam pemungutan suara anggota Dewan HAM, 21 anggota menentang kelanjutan misi Tim Penyelidik, sementara 18 lainnya menyetujuinya. Sedangkan 7 anggota sisanya menyatakan abstain.
Menurut para aktivis HAM, Pemerintah Saudi melakukan tekanan keras agar misi Tim Penyelidik PBB tidak dilanjutkan.
Direktur Eksekutif Lembaga HAM Muwatanah di Yaman, Abdurrashid al-Faqih mengatakan, ”Dewan HAM berencana menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga HAM untuk memulai mekanisme baru penyelidikan kejahatan perang di Yaman. Berakhirnya misi Tim Penyelidik adalah sebuah kado berharga bagi para pelanggar HAM di Yaman, juga pukulan besar bagi para korban perang.”
Pada 14 September lalu, Dewan HAM PBB, atas tekanan dan lobi Saudi, menghalangi pembacaan laporan Tim Penyelidik terkait perang Yaman. Dalam laporan itu, Pemerintah Saudi, Pemerintah Mansour Hadi, dan Dewan Transisi Selatan dituding telah melakukan kejahatan perang.
Riyadh menentang pembacaan laporan itu dan mengklaim, informasi Tim Penyelidik “bersifat politis dan memihak”.
Sebelum ini, Pemerintah Saudi kerap memengaruhi keputusan-keputusan PBB dan lembaga-lembaga di bawahnya dengan menggunakan senjata uang.
Pada 9 Juni 2016 silam, Sekjen PBB saat itu, Ban Ki-moon secara terbuka menyatakan, nama Saudi dihapus dari daftar pelanggar hak anak-anak, lantaran Riyadh mengancam akan menghentikan bantuan dananya untuk PBB.
Ki-moon mengaku, keputusannya untuk menghapus nama Saudi dari daftar itu adalah “salah satu keputusan tersulit dan menyakitkan yang pernah diambilnya”.
