Sederet Dalil dan Fakta Normalisasi Sudan-Israel ‘Cacat Sejak Lahir’
POROS PERLAWANAN – Pasca pengumuman dari Gedung Putih perihal normalisasi hubungan Khartoum dengan Tel Aviv, gelombang penolakan rakyat Sudan masih terus berlangsung.
Dilansir al-Alam, usai penyingkiran Omar al-Bashir dari tampuk kekuasaan akibat penentangan rakyat, Dewan Transisi Militer Sudan pun mengambil alih kekuasaan dengan dukungan dari UEA dan Saudi. Artinya, sejak awal sudah jelas bahwa pemerintahan baru ini tidak menempuh jalan selain apa yang didiktekan Abu Dhabi dan Riyadh.
Meski PM Sudan saat ini, Abdalla Hamdok sempat melawan permintaan resmi AS agar Khartoum menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv dan menganggap hal itu di luar wewenangnya, namun dengan dideklarasikannya normalisasi oleh Dewan Transisi Militer, ia tak punya cara untuk tetap melanjutkan jalan terdahulu.
Pada hakikatnya, normalisasi hubungan dengan Rezim Zionis oleh para petinggi Dewan Transisi Militer, yaitu Abdel Fattah al-Burhan dan Mohamed Hamdan Dagalo, menghadapi sebuah rintangan fundamental dari sisi konstitusi. Berdasarkan rintangan ini, hubungan apa pun dengan Israel mesti didukung oleh Parlemen Sudan, yang hingga kini masih belum terbentuk dan masih ada jalan panjang menuju ke sana.
Kenapa Ketua dan Wakil Dewan Transisi Militer Sudan begitu tergesa-gesa menyambut normalisasi dengan Rezim Zionis? Jawabannya bisa dilihat dari beberapa dalil berikut:
Pertama, dengan melakukan normalisasi, dua orang ini berusaha menghindari pengadilan kejahatan perang atas peran aktif mereka dalam genosida di Darfur.
Kedua, sebelum berlangsungnya Pilpres AS, mereka berusaha memberikan pelayanan baik kepada Donald Trump dan mempersembahkan “kado kampanye” demi memenangkannya dalam persaingan melawan Joe Biden.
Ketiga, mereka ingin menyertai UEA agar tidak sendirian di kubangan normalisasi dengan Israel, sehingga bisa melunasi hutang mereka kepada Abu Dhabi.
Keempat, mereka berupaya menyenangkan Trump dan Bin Salman dengan cara memuluskan jalan bagi Riyadh untuk menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv, yang konon akan segera diwujudkan usai Pilpres AS.
Respons partai-partai dan para tokoh berpengaruh Sudan terhadap deklarasi kerja sama Sudan dengan Israel menunjukkan ada banyak rintangan di hadapan tindakan hina ini.
Kali ini, partai-partai Nashiri, Baath, Komunis, serta kelompok bernama Gerakan Kebebasan dan Perubahan mengibarkan panji penentangan terhadap normalisasi ini.
Begitu juga para tokoh Sudan, seperti Shadiq al-Mahdi, yang secara resmi menyatakan, mereka tidak akan segan-segan berjuang melawan langkah hina ini.
