Tak Gubris Intimidasi dan Ancaman, Iran Tegas Lanjutkan Program Rudal Balistik Sesuai Hukum Internasional
POROS PERLAWANAN – Wakil Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi kembali menegaskan tekad negaranya untuk melanjutkan program rudal balistik.
Dalam pidato di rapat Dewan Keamanan PBB, Ravanchi menyatakan bahwa Iran jelas-jelas berhak meneruskan program rudal balistik dan sistem peluncur.
“Dengan melihat pasal 3 lampiran B Resolusi 2231 Dewan Keamanan, kami kembali menolak penafsiran menyimpang pasal ini, yang bertujuan mengaitkan pasal ini dengan peluncuran rudal balistik Iran,” tegas Ravanchi, dikutip Fars dari RIA Novosti.
Menurutnya, berdasarkan argumentasi teknis terperinci yang disebutkan Iran dalam surat-suratnya kepada Ketua Dewan Keamanan, peluncuran rudal balistik dan roket pengangkut antariksa Iran tidak tercakup oleh Resolusi 2231.
“Pengembangan program rudal konvensional adalah sebuah hak yang sesuai dengan hukum internasional, serta tidak dibatasi atau dilarang oleh Resolusi 2231. Kami akan melanjutkan aktivitas terkait rudal balistik dan sarana peluncur antariksa, yang sangat penting bagi kepentingan keamanan, sosial, dan ekonomi kami,” tandas Ravanchi.
Ia juga menyinggung pernyataan Trio Eropa (Jerman, Inggris, dan Prancis) dan AS soal sempitnya waktu untuk kembali ke JCPOA. Ravanchi menandaskan bahwa intimidasi tidak akan membantu proses Perundingan Wina.
Dalam rapat Dewan Keamanan semalam, sejumlah anggota mendukung Resolusi 2231 dan mendesak agar AS kembali ke JCPOA serta memenuhi komitmennya. Namun Trio Eropa dan AS bertindak sedemikian rupa untuk menyudutkan Iran.
Diplomat Iran ini menyatakan, Perundingan di Austria bisa diselesaikan dan memberi hasil melalui jalur dialog, bukan ancaman, intimidasi, atau penentuan dead line palsu.
“Perundingan di Wina bisa diakhiri dengan sukses bukan dengan menuduh, menentukan tenggat buatan, mengancam, atau melakukan aksi sabotase dan teror di Iran. Perundingan ini bisa diselesaikan dengan tekad tulus politik dan niat baik,” kata Ravanchi.
Ia menjelaskan, Teheran di Perundingan Wina tidak menetapkan prasyarat atau syarat baru sama sekali.
