Tak Sekadar Normalisasi, Rezim ‘Penyimpang’ Bahrain Pasrahkan Wewenang Lampaui Batas kepada Israel

POROS PERLAWANAN – “Kami berusaha memperluas hubungan dengan Israel di semua aspek dan level, sehingga bisa berujung pada kerja sama luas keamanan dan militer antara kedua belah pihak.”

“Kami sangat membutuhkan perluasan kerja sama. Kami dan UEA melakukan kerja sama militer dengan Israel. Ada kerja sama nyata dan tulus antara kami.”

“Kerja sama-kerja sama keamanan di Timteng sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan regional dan nasional.”

Itulah sejumlah statemen Menlu Bahrain, Abdullatif al-Zayani. Setelah membuka pintu Bahrain kepada para agresor Saudi dan UEA, kini ia hendak melakukan hal serupa dengan Israel.

Dilansir al-Alam, tindakan lepas kendali Rezim Al Khalifa untuk menjalin hubungan dan kerja sama dengan Israel telah mencengangkan para analis, yang tidak memahami substansi sejati rezim ini dan jenis hubungannya dengan rakyat Bahrain.

Dinasti Khalifa telah melampaui normalisasi hubungan dan pembentukan aliansi strategis militer dengan Israel ke tahap lebih jauh lagi. Sama seperti Klan Saud dan Klan Zayed, Klan Khalifa pun menyerahkan kendali urusan negara kepada Netanyahu, Ashkenazi, dan Cohen.

Sebelum mengkaji faktor-faktor asli penyimpangan Rezim Al Khalifa, sebaiknya kita merenungi statemen kontroversial Menteri Industri, Dagang, dan Pariwisata Bahrain, Zayed bin Rashid al-Zayani; stateman yang bahkan membuat Barat, yang telah menyokong Israel selama 70 tahun terakhir, terkesima.

Al-Zayani menyatakan, Bahrain tidak melarang masuknya produk dari permukiman-permukiman Zionis. Menurutnya, Manama akan mengakui semuanya sebagai “produk Israel”.

Komoditas yang disinggung al-Zayani adalah komoditas-komoditas yang tak akan diimpor mayoritas negara, kecuali negara-negara penyimpang. Impor barang-barang tersebut berarti pengakuan negara importir terhadap “kekuasaan” Rezim Zionis atas Tepi Barat. Padahal, banyak negara yang menganggap bahwa bagian dari Palestina itu diduduki Israel. Mereka meyakini bahwa barang-barang yang diproduksi di Tepi Barat, telah dicuri dari rakyat Palestina.

Jika Klan Khalifa benar-benar mengkhawatirkan keamanan nasional Bahrain, mereka tidak akan meminta bantuan dari Rezim Zionis, yang telah menduduki dan menjarah negara-negara Arab dan Muslim. Seharusnya Bahrain membentuk aliansi militer, keamanan, dan militer dengan negara seperti Mesir.

Pada hakikatnya, Rezim Al Khalifa tidak mencari keamanan nasional Bahrain, tapi hanya ingin menjamin keamanannya sendiri sebagai rezim ilegal yang dipaksakan Inggris, lalu AS, atas rakyat Bahrain.

Krisis legalitas dan penolakan rakyat Bahrain lah yang mendorong Al Khalifa untuk membuka pintu bagi Saudi dan UEA, kemudian untuk Israel demi melindungi mereka di hadapan rakyat.

Inilah faktor utama penyimpangan Al Khalifa dan ketundukan mereka di hadapan Israel. Ketika sebuah rezim tidak memiliki akar di sebuah negeri dan tidak didukung rakyat, ia akan menggunakan segala cara demi mempertahankan eksistensinya.

Salah satunya adalah mengimpor para antek dan memberi kewarganegaraan kepada mereka, serta meminta bantuan dari para agresor. Rezim ini lupa bahwa ketika mereka tidak punya pijakan di tengah rakyat, semua trik ini tak bisa digunakannya untuk membeli keamanan dan legalitas.