Trump Bangga Disebut sebagai ‘Presiden Yahudi Pertama’ Amerika Serikat
POROS PERLAWANAN — Dalam perkembangan terbaru dari Amerika Serikat, seorang pembawa acara Fox News menyebut Donald Trump sebagai “Presiden Yahudi Pertama” Amerika Serikat dalam perayaan hari raya Yahudi, Hanukkah.
Menurut ISNA pada Kamis 18 Desember, Donald Trump mengundang pembawa acara Fox News, Mark Levin, untuk menyampaikan sambutan singkat di hadapan para pendukungnya dalam acara perayaan Hanukkah di Gedung Putih, Selasa lalu. Dalam kesempatan tersebut, Levin secara terbuka menyematkan label “Presiden Yahudi Pertama” kepada Trump.
Di hadapan hadirin yang menyambut dengan tepuk tangan, Levin berkata: “Enam tahun lalu saya berdiri di sini dan menyatakan bahwa ini adalah Presiden Yahudi Pertama kita.” Trump menanggapi pernyataan itu singkat, “Benar.”
Levin kemudian menambahkan, “Kini dia adalah Presiden Yahudi Pertama yang menjabat dua periode tidak berturut-turut. Kami berterima kasih atas segalanya.”
Pernyataan ini bukan hal baru. Pada 2019, Mark Levin juga menyebut Trump sebagai “Presiden Yahudi Pertama Amerika Serikat”, seraya menegaskan bahwa Trump layak menyandang sebutan tersebut.
Namun secara faktual, Donald Trump bukan penganut Yudaisme dan tidak memiliki status keagamaan Yahudi. Ia dibesarkan dalam tradisi Kristen Presbiterian. Dengan demikian, jika dipahami secara harfiah dan religius, klaim tersebut keliru. Titik.
Lalu mengapa Mark Levin tetap mengatakannya?
Jawabannya terletak pada makna ideologis, bukan keagamaan. Levin sebagai seorang komentator konservatif yang dikenal sangat pro-Israel, menggunakan istilah tersebut untuk menegaskan bahwa Trump dipandang sangat berpihak pada kepentingan Israel dan agenda politik Zionis. Beberapa kebijakan yang kerap dijadikan pembenaran antara lain pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem, pengakuan kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, serta dukungan politik yang nyaris tanpa syarat dan tanpa batas terhadap Rezim Israel.
Dalam kerangka berpikir Levin, langkah-langkah tersebut dianggap lebih “Yahudi” dalam arti politik dibandingkan kebijakan presiden-presiden AS sebelumnya, bahkan dibanding presiden Amerika Serikat yang memiliki latar belakang Yahudi secara etnis atau keluarga.
Respons Trump yang mengiyakan pernyataan itu bukan semata-mata spontanitas. Itu sinyal politik yang sadar dan terukur. Ia mengetahui betul bahwa label tersebut menguntungkan, dan ia menerimanya tanpa keberatan, bukan karena keyakinan teologis, melainkan karena nilai elektoralnya tinggi.
Di titik ini, batas antara agama dan kekuasaan tidak lagi kabur; ia sengaja dihapus. Identitas diperas menjadi slogan, iman direduksi menjadi alat tawar-menawar politik, dan simbol-simbol suci diperlakukan seperti properti panggung. Dalam hal ini, yang penting bukan kebenaran, melainkan kegunaannya.
Dari sudut pandang komunikasi politik, manuver ini tampak cerdas. Basis pendukung terpuaskan, pesan terkirim, kamera merekam momen yang tepat. Namun ada harga yang dibayar, bahwa agama diperlakukan seperti merek dagang, dan sejarah, sekali lagi dipanggil untuk mengulang dirinya dengan kostum yang lebih modern dan retorika yang lebih licin.
Jika seorang presiden non-Yahudi dapat disebut “Presiden Yahudi Pertama” hanya karena kebijakannya, maka istilah itu telah kehilangan makna. Kini yang tersisa hanyalah ironi pahit; ketika iman tanpa iman, identitas tanpa identitas, dan politik yang semakin yakin bahwa apa pun bisa dinamai ulang, selama terdengar heroik dan laku dijual.
