Hamas Serukan Pertemuan Nasional Segera Seluruh Faksi Palestina
POROS PERLAWANAN – Hamas telah menyerukan diadakannya pertemuan yang melibatkan semua faksi Palestina untuk mendiskusikan tantangan politik yang dihadapi oleh Palestina.
Menurut laporan Fars, Hamas menekankan bahwa konsensus nasional merupakan langkah penting sebelum diadakannya pemilihan Dewan Nasional. Tujuannya adalah mengukuhkan proses politik Palestina serta memperkuat legitimasi politik dan nasionalnya.
Hamas menyatakan bahwa pemilihan umum harus menjadi titik temu bagi seluruh lapisan masyarakat Palestina dan spektrum politik serta sosialnya. Pemilu tersebut harus menjadi alat untuk memperbarui legitimasi nasional dan memperkuat keterwakilan rakyat Palestina, baik di dalam maupun di luar negeri.
Gerakan ini menolak segala kecenderungan menuju tindakan sepihak, pengucilan, atau monopoli pengambilan keputusan politik dan organisasional dalam mengelola proses pemilihan atau hasil-hasilnya.
Pada Juni tahun ini, Presiden Otoritas Palestina mengeluarkan dekrit untuk mengamendemen Undang-Undang Pemilihan Umum. Dekrit tersebut mencakup peningkatan jumlah anggota Dewan Legislatif dari 132 menjadi 200 orang, penurunan usia pencalonan dari 28 menjadi 23 tahun, dan kewajiban untuk menyertakan setidaknya satu perempuan di antara setiap tiga kandidat.
Keputusan ini diambil setelah tidak berfungsinya Dewan Legislatif selama bertahun-tahun, yang dibubarkan oleh keputusan Abbas pada 2018, sementara pemilihan terakhir diadakan pada 2006. Aktivitas Dewan ini terhenti setelah perpecahan internal Palestina pada 2007, yaitu ketika Hamas mengambil kendali atas Jalur Gaza.
Hamas memperingatkan bahwa mengadakan pemilihan umum yang tidak sah atau tanpa konsensus nasional dapat berdampak negatif terhadap persatuan rakyat Palestina, kredibilitas lembaga-lembaga Palestina, dan kemampuan mereka untuk mewakili seluruh lapisan masyarakat Palestina.
Gerakan Perlawanan Palestina tersebut menyatakan bahwa prioritas faksi-faksi Palestina harus mencakup perlawanan terhadap pembangunan permukiman dan kendali Israel atas Tepi Barat, penolakan terhadap langkah-langkah yang disebut sebagai “kedaulatan”, serta pemberian bantuan kepada penduduk Jalur Gaza, mengakhiri blokade Israel, dan menghentikan agresi.
Hamas juga menyerukan diadakannya pertemuan nasional komprehensif dengan partisipasi penuh dari pasukan-pasukan Palestina untuk membahas tantangan politik, termasuk masalah pemilihan Dewan Nasional.
Perlawanan Palestina menegaskan bahwa harus ada ruang politik dan hukum yang memadai yang menjamin kebebasan berpartisipasi, pencalonan, dan berekspresi tanpa diskriminasi atau pengucilan. Hal ini juga harus menghormati keragaman politik dan intelektual, serta menghapus prasyarat politik atau hukum yang bertujuan untuk “merancang dan merekayasa pemilihan umum”.
Menurut Hamas, pembentukan lembaga nasional yang kuat dan efektif memerlukan partisipasi dari seluruh spektrum intelektual dan kepercayaan pada kehendak bebas rakyat Palestina.
