Iran Tolak Klaim Trump Soal Permintaan Perundingan dengan AS
POROS PERLAWANAN – Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump bahwa Teheran meminta kelanjutan perundingan dengan Washington. Pada saat yang sama, Iran menegaskan setiap pelanggaran Amerika Serikat terhadap nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani pada 17 Juni 2026 akan dibalas dengan tindakan timbal balik.
Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, kepada IRIB News Network, pada Jumat 10 Juli. Menurut Baghaei, kebijakan Iran tetap berlandaskan prinsip commitment for commitment atau komitmen dibalas komitmen.
“Kami tidak pernah meminta perundingan dengan Amerika Serikat,” tegas Baghaei.
Ia menjelaskan Iran hanya menerima permintaan seorang mediator Kawasan untuk berkunjung ke Teheran. Pertukaran pandangan mengenai perkembangan terbaru kemudian berlangsung dalam pertemuan di Mashhad.
Baghaei menyebut pengingkaran komitmen telah menjadi pola kebijakan Washington. Ia mencontohkan penarikan sepihak Amerika Serikat dari perjanjian nuklir 2015 pada 2018. Dalam 22 hari sejak MoU terbaru ditandatangani, Washington juga disebut berulang kali melanggar berbagai klausul kesepakatan.
Serangan militer Amerika Serikat pada Rabu dan Kamis, lanjut Baghaei, melanggar klausul penghentian operasi militer. Pencabutan izin penjualan minyak Iran dan pemberlakuan kembali sanksi juga dinilai bertentangan dengan ketentuan pencabutan sanksi dalam MoU.
“Jika pihak lain melanggar kewajibannya, Republik Islam Iran akan mengambil langkah yang diperlukan. Pendekatan ini akan terus berlanjut,” ujarnya.
Sidang DK PBB Dinilai Bermotif Politik
Baghaei juga menilai sidang Dewan Keamanan PBB mengenai program nuklir Iran bermotif politik dan tidak memiliki dasar hukum. Ia mengatakan China dan Rusia sejak awal menolak sidang tersebut, sementara Resolusi DK PBB Nomor 2231 telah berakhir pada 18 Oktober 2025 sehingga pembahasannya tidak lagi memiliki relevansi hukum.
Menurut Baghaei, sidang tersebut tidak menghasilkan keputusan apa pun. Agenda itu hanya mengulang tuntutan agar Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memperoleh akses ke fasilitas Iran yang rusak akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, meski kedua lembaga tersebut tidak pernah mengecam serangan itu.
Araghchi Bahas Selat Hormuz di Oman
Baghaei juga mengonfirmasi bahwa Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi akan mengunjungi Oman pada Sabtu 11 Juli untuk membahas normalisasi pelayaran dan keamanan navigasi di Selat Hormuz, salah satu poin utama dalam MoU.
Sejak MoU ditandatangani, Iran dan Amerika Serikat telah menggelar satu putaran perundingan langsung di Swiss serta sejumlah perundingan tidak langsung melalui mediasi Qatar. Delegasi Qatar juga bertemu pejabat Iran di Teheran pada Jumat untuk membahas deeskalasi dan keamanan pelayaran.
Pernyataan Baghaei disampaikan beberapa jam setelah Trump menyatakan gencatan senjata telah berakhir, sekaligus mengeklaim Iran meminta perundingan dilanjutkan. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan konfrontasi tidak akan berakhir dengan penyerahan Republik Islam Iran dan menyatakan bahwa Washington telah berulang kali melanggar nota kesepahaman yang disepakati kedua negara.
