POROS PERLAWANAN– Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada 14 April lalu melancarkan serangan rudal dan drone ke Israel, sebagai balasan atas serangan udara Rezim Zionis ke Konsulat Iran di Suriah.
Dikutip al-Alam dari Reuters, AS dan sekutunya menanggapi operasi IRGC dengan mengaku tidak akan mengambil tindakan militer atas Negeri Mullah. Namun mereka berniat memberlakukan sejumlah sanksi ekonomi dan diplomatik, untuk “mengisolasi Teheran dan meningkatkan tekanan terhadapnya.”
Kendati begitu, para pimpinan Partai Republik di DPR AS menuding Pemerintahan Joe Biden tidak mampu mengeksekusi sanksi-sanksi atas Iran tersebut. Mereka mengumumkan, pekan ini akan mengajukan dan membahas himpunan draf untuk meningkatkan sanksi atas Iran.
Sehubungan dengan ini, sebagian pengamat masalah Timteng menyatakan keraguan mereka bahwa Biden akan mengambil tindakan penting guna memperkuat sanksi AS atas ekspor minyak mentah dan urat nadi ekonomi Iran.
Mantan perwira CIA sekaligus CEO Rapidan Energy Group, Scott Modell mengatakan,”Bahkan jika draf-draf itu disahkan, mustahil Pemerintahan Biden akan terburu-buru untuk mengeksekusinya atau membatasi ekspor minyak Iran.”
Menurut sumber-sumber Reuters, jika Pemerintah AS mengambil tindakan hukuman atas Iran, Washington akan menghadapi tekanan dan tantangan terbesar politik, yang meliputi meningkatnya harga minyak mentah dan amarah China, yang merupakan konsumen terbesar minyak Iran.
Presiden Rapidan Energy Group Bob McNally juga meyakini, sanksi atas bank-bak Iran karena memfasilitasi pembelian minyak Iran bisa mengurangi produksi minyak di dunia hingga 1,5 juta barel. Hal ini bisa meningkatkan harga minyak per barel menjadi lebih dari 100 Dolar, dan itu, kata McNally, adalah “mimpi buruk bagi Pemerintahan Biden.”
“Biden tidak akan bisa mengatasi dampak sanksi atas minyak Iran. Barangkali mereka hanya akan melakukan tindakan-tindakan simbolis dan menekan beberapa perusahaan. Tapi mungkin tidak akan lebih dari itu,” kata McNally.