Pesan Penting Perlawanan Irak kepada Pemerintah al-Zaydi Jelang Kunjungan ke Amerika

POROS PERLAWANAN – Melalui sebuah statemen berisi 9 poin. Perlawanan Islam Irak menyatakan penentangannya terhadap kunjungan delegasi dari Baghdad ke Washington. Mereka menegaskan bahwa Pemerintahan al-Zaydi harus mengakhiri kehadiran militer asing dan berupaya membebaskan ekonomi Irak dari dominasi Amerika.

Fars melaporkan, Perlawanan Islam Irak menyatakan bahwa di saat mesin perang Zionis-Amerika terus melakukan kejahatan brutal dan menumpahkan darah ribuan orang beriman yang tidak bersalah di Irak, Iran, Lebanon, Yaman, dan Palestina, delegasi Pemerintah Irak justru berangkat ke Washington untuk bertemu dengan Pemerintah Amerika.

Berikut adalah isi statemen Perlawanan Irak yang ditujukan kepada Pemerintahan al-Zaydi:

“Kami menyatakan penolakan prinsipil kami terhadap kunjungan ini, yang dilakukan bersamaan dengan kemarahan dan kesedihan hati orang-orang beriman dan mereka yang merdeka di seluruh dunia akibat berlanjutnya kejahatan mengerikan ini. Kami menekankan poin-poin berikut:

“1. Kami menangani setiap masalah sesuai dengan hakikatnya. Oleh karena itu, dukungan kami kepada Pemerintah dalam mengejar dan mengadili pelaku korupsi bukan berarti memberikan otoritas atau ‘cek kosong bagi kebijakan-kebijakan mereka yang lain. Dukungan ini juga bukan pembenaran untuk menyetujui rencana yang menggadaikan masa depan generasi mendatang kepada perusahaan-perusahaan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan kepentingan penjajah. Telah terbukti bahwa sejumlah perusahaan ini memiliki kemitraan nyata dan mengakar dengan Rezim Zionis; hal ini tidak sejalan dengan tuntutan kehormatan dan martabat nasional, serta bertentangan dengan kesetiaan terhadap pengorbanan para syuhada.

“2. Kami tegaskan sekali lagi bahwa kelanjutan kehadiran Militer Amerika di tanah Irak adalah bentuk pendudukan. Seharusnya, salah satu prioritas Pemerintah adalah mengakhiri kehadiran ini dengan memanfaatkan segala cara yang memungkinkan, sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan.

“3. Kami menolak segala bentuk pertukaran komersial atau kontrak dengan negara-negara yang memusuhi bangsa pejuang kita, yang berusaha merampas kemandirian pengambilan keputusan politik, atau yang melanggar kedaulatan nasional. Kami juga menolak segala bentuk monopoli atau dominasi ekonomi atas sumber daya dan fasilitas Irak. Kami memperingatkan agar pendudukan militer tidak digantikan dengan semacam ‘pendudukan ekonomi’ yang bahkan lebih berbahaya, terutama setelah semua darah dan pengorbanan yang telah diberikan bangsa kita demi membebaskan Tanah Air dan menjaga kemandirian keputusan nasional.

“4. Membebaskan ekonomi Irak dari dominasi Amerika—yang menguasai sumber daya dan aset negara ini, terkadang membatasinya dan terkadang hanya membebaskan sebagian kecil darinya—harus menjadi prioritas utama tanggung jawab nasional pemerintah Irak mana pun.

“5. Upaya untuk mendapatkan penerimaan internasional tidak boleh berujung pada pemberian konsesi atau ketundukan kepada kekuatan imperialis, yang kemudian dipamerkan sebagai prestasi Pemerintah.

“6. Normalisasi hubungan dengan Rezim Zionis adalah pengkhianatan besar, baik dalam kerangka ‘Kesepakatan Abraham’ maupun dengan nama lainnya.

“7. Perwakilan Irak dalam setiap pertemuan atau forum internasional harus selalu mempertimbangkan kebesaran bangsa ini, pengorbanan, dan keberanian putra-putranya. Mereka harus membela hak-hak negara tanpa menunjukkan kelemahan, kepasrahan, atau menerima kehinaan, karena kita adalah pengikut ajaran ‘haihat minna al-dzillah (kami pantang hina)’.

“8. Setiap traktat atau perjanjian yang hendak dibuat oleh delegasi Pemerintah harus diajukan kepada Parlemen Irak untuk mendapatkan persetujuan. Tidak boleh ada upaya untuk mengakali hukum dengan mengubah judul dan menggunakan nama-nama seperti ‘Nota Kesepahaman’ atau ‘Kerangka Kerja Sama’ untuk menghindarkannya dari pengawasan Parlemen.

“9. Kami memperingatkan setiap perusahaan monopoli yang berusaha menyalahgunakan kekayaan Irak atau melanggar hak-hak bangsanya. Kami juga menegaskan bahwa pilihan untuk membela Tanah Air dan kepentingan sahnya akan selalu tetap ada. Bangsa kami sangat memahami bahwa ketegasan posisi nasional lebih tinggi daripada kontrak paksaan apa pun; kedaulatan Irak bukanlah barang dagangan, keinginan orang-orang merdeka tidak bisa dibeli atau digadaikan, dan hak-hak rakyat tidak akan terjaga kecuali dengan posisi yang kokoh dan kehendak yang teguh.”