Serangan Palmyra Ungkap Kebuntuan Pendudukan AS, Rand Paul Kembali Desak Penarikan Total Pasukan dari Suriah
POROS PERLAWANAN — Dilansir Al Mayadeen, gelombang kritik terhadap kehadiran Militer Amerika Serikat di Suriah kembali menguat menyusul serangan mematikan di dekat kota bersejarah Palmyra. Serangan tersebut menewaskan dua tentara AS dan seorang penerjemah sipil, sekaligus membuka kembali perdebatan lama di Washington tentang biaya, risiko, dan legitimasi pendudukan Militer AS di wilayah Suriah yang berdaulat.
Senator AS, Rand Paul menjadi salah satu suara paling vokal yang menyerukan penarikan penuh pasukan Amerika. Ia menilai insiden Palmyra sebagai bukti kegagalan mendasar dari misi Militer Washington di Suriah, yang sejak awal tidak memiliki mandat hukum yang jelas dan terus menyeret pasukan AS ke dalam bahaya tanpa tujuan strategis yang sah.
Pernyataan Paul muncul sehari setelah Pentagon mengonfirmasi jatuhnya korban dalam serangan terhadap patroli gabungan sementara AS-Suriah di wilayah Suriah tengah. Insiden tersebut terjadi di kawasan gurun Badia, wilayah yang selama ini dikenal rawan infiltrasi dan aktivitas sel-sel bersenjata, dekat Palmyra kota yang telah lama menjadi simbol kehancuran akibat perang dan intervensi asing.
Versi resmi awal menyebutkan bahwa pelaku serangan berafiliasi dengan kelompok radikal ISIS. Namun, narasi ini segera dipertanyakan. Pejabat Suriah dan sumber Kementerian Dalam Negeri yang dikutip media internasional kemudian mengungkapkan bahwa pelaku diduga berasal dari unsur pasukan keamanan Suriah, meski bukan tokoh komando. Penyelidikan masih berlangsung untuk menentukan apakah tindakan tersebut terkait langsung dengan ISIS atau merupakan aksi individual akibat proses radikalisasi.
Namun yang jelas, otoritas setempat menyatakan bahwa peringatan tentang potensi serangan di wilayah tersebut telah disampaikan sebelumnya. Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah, Nour al-Din al-Baba menegaskan bahwa risiko keamanan di kawasan Badia telah ditandai, namun peringatan tersebut disebut tidak sepenuhnya diindahkan oleh koalisi pimpinan AS.
Dalam wawancara dengan NBC, Rand Paul menegaskan bahwa kematian tentara AS seharusnya menjadi titik balik.
“Mereka yang membunuh tentara kita harus dimintai pertanggungjawaban, tetapi pertanyaan yang lebih besar adalah: mengapa kita ada di Suriah sejak awal?” ujarnya.
Paul menyebut keberadaan ratusan pasukan AS di Suriah lebih berfungsi sebagai pemicu konflik daripada aset strategis, bahkan menjadikan mereka sasaran empuk bagi kelompok bersenjata.
Selama lebih dari satu dekade, pasukan AS beroperasi di Suriah dengan dalih memerangi ISIS. Namun, misi tersebut terus meluas, mencakup pelatihan milisi lokal, penguasaan wilayah strategis, jalur transit utama, serta kawasan kaya sumber daya energi di timur dan timur laut Suriah. Semua ini dilakukan tanpa persetujuan Pemerintah Suriah dan tanpa otorisasi resmi dari Kongres AS, sebuah fakta yang menegaskan karakter “pendudukan illegal”.
Kini, Pentagon mengumumkan rencana pengurangan pasukan dari sekitar 2.000 menjadi kurang dari 1.000 personel. Namun bagi banyak pihak, langkah ini dinilai tidak menyentuh akar masalah. Selama pasukan AS tetap bercokol tanpa mandat politik dan hukum yang sah, Suriah akan terus menjadi medan risiko, dan darah baik warga lokal maupun tentara asing akan terus tertumpah demi proyek hegemoni yang kehilangan legitimasi.
