Surati IAEA Soal Rancangan Resolusi AS, Araghchi: Sponsor Resolusi adalah Dalang Krisis Saat Ini
POROS PERLAWANAN – Dalam surat kepada para anggota Dewan Gubernur IAEA, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menggambarkan rancangan resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat dan tiga negara Eropa sebagai langkah politis yang sarat niat buruk. Araghchi mendesak mereka agar tidak membiarkan IAEA kembali dijadikan alat politik Amerika Serikat.
Fars memenberitakan, dalam surat kepada para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota Dewan Gubernur, Araghchi mengingatkan mereka bahwa Amerika Serikat adalah pemicu krisis saat ini. Amerika tidak boleh dibiarkan memanfaatkan Dewan Gubernur untuk melegitimasi tindakan ilegalnya.
Dalam surat tersebut, yang dikirim bertepatan dengan pertemuan triwulanan Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada bulan Juni, Araghchi menggambarkan rancangan resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat sebagai langkah politis yang dilandasi niat buruk.
Menteri Luar Negeri Iran menyoroti bahwa kurang dari 24 jam setelah pengesahan resolusi Dewan Gubernur tahun lalu pada Juni 2025, Rezim Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan ilegal terhadap fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan IAEA dan menewaskan sejumlah besar rakyat Iran. Dia bertanya apakah IAEA sekali lagi akan dijadikan alat untuk membenarkan agresi terhadap fasilitas nuklir damai?
Dalam surat tersebut, Araghchi menekankan bahwa sponsor utama rancangan resolusi tersebut justru merupakan sumber krisis yang kini diklaimnya sedang ditangani.
Dia mengungkit serangkaian serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Rezim Israel terhadap fasilitas nuklir damai Iran, serta pembunuhan para ilmuwan nuklir Iran dan anggota keluarga mereka sejak Juni 2025. Araghchi menggambarkan tindakan keji ini sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah IAEA. Menurutnya, serangan semacam itu telah menimbulkan konsekuensi yang luas bagi tatanan hukum internasional, keamanan dan perdamaian global, rezim nonproliferasi, serta pelaksanaan pengamanan IAEA.
Menteri Luar Negeri Iran juga mengkritik isi rancangan resolusi AS. Dia menyatakan, teks tersebut hanya berfokus pada konsekuensi dari perkembangan terkini dan dengan sengaja mengabaikan referensi apa pun terhadap faktor-faktor utama dan akar penyebab yang telah menyebabkan situasi saat ini.
Mengacu pada tanggung jawab anggota Dewan Gubernur dalam mengambil keputusan terkait langkah kriminal AS ini, Araghchi menekankan bahwa suara negara-negara anggota tidak hanya akan memengaruhi kasus Iran saat ini, tetapi juga kredibilitas, kemandirian, dan masa depan IAEA, serta Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Dia mendesak para anggota Dewan Gubernur untuk menangani masalah ini dengan kewaspadaan, netralitas, dan sikap bertanggung jawab. Dia menyeru mereka agar tidak membiarkan IAEA sekali lagi menjadi alat politik bagi Amerika Serikat.
Di bagian lain surat tersebut, Menteri Luar Negeri Iran mengingatkan penarikan diri sepihak dan ilegal AS dari JCPOA pada tahun 2018. Ia menggambarkan tindakan militer terhadap Iran di tengah proses diplomatik dan serangan luas terhadap fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan IAEA sebagai tanda pengabaian Washington terhadap komitmen internasionalnya. Ia mendesak para anggota Dewan Gubernur untuk mencegah situasi menjadi lebih rumit dengan menentang resolusi ini.
