Bahrain dan Tanggung Jawab Moral Dunia Islam

POROS PERLAWANAN — Redaktur Harian Kayhan, Hossein Shariatmadari menyerukan perhatian yang lebih besar dari dunia Islam terhadap kondisi rakyat Bahrain yang menurutnya tengah menghadapi gelombang tekanan politik dan penangkapan besar-besaran karena menunjukkan dukungan kepada Republik Islam Iran di tengah meningkatnya ketegangan Kawasan.

Dalam artikelnya yang dipublikasikan Fars News Agency pada Minggu 21 Juni, Shariatmadari menegaskan bahwa otoritas Bahrain terus melakukan tindakan represif terhadap ulama, mahasiswa, dan sejumlah warga sipil. Menurutnya, mereka menghadapi berbagai hukuman, mulai dari penahanan jangka panjang, pencabutan kewarganegaraan, denda berat, penyitaan aset, hingga pengusiran paksa dari negara tersebut.

Ia menilai perkembangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik yang tengah berlangsung di Timur Tengah. Dalam pandangannya, sebagian warga Bahrain memandang Iran sebagai bagian penting dari identitas sejarah dan kultural mereka, sehingga dukungan terhadap Iran kerap dipersepsikan sebagai ancaman oleh Pemerintah Bahrain.

Dalam tulisan itu, Shariatmadari juga kembali mengangkat hubungan historis antara Iran dan Bahrain. Menurutnya, pemisahan Bahrain dari Iran pada awal dekade 1970-an merupakan hasil keputusan politik yang melibatkan kekuatan-kekuatan internasional pada masa Pemerintahan Mohammad Reza Pahlavi. Ia mempertanyakan proses yang ditempuh saat itu untuk menentukan masa depan Bahrain dan menilai aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya terwakili.

Selain menyoroti persoalan sejarah, ia mengkritik pengaruh Amerika Serikat dan Israel di Bahrain. Menurutnya, negara Teluk tersebut telah berkembang menjadi salah satu pusat kehadiran militer dan keamanan yang digunakan untuk menghadapi Iran serta kelompok-kelompok yang menentang dominasi Barat di Kawasan.

Meski demikian, inti pesannya tidak berhenti pada persoalan hubungan Iran dan Bahrain. Ia menegaskan bahwa situasi yang dihadapi rakyat Bahrain seharusnya menjadi perhatian dunia Islam secara lebih luas. Berbagai tindakan yang membatasi kebebasan berpendapat dan aktivitas politik warga Bahrain, menurutnya, tidak boleh diabaikan oleh negara-negara Muslim maupun organisasi-organisasi Islam.

Karena itu, Shariatmadari menyerukan agar umat Islam, tokoh agama, lembaga masyarakat sipil, dan negara-negara Muslim menunjukkan kepedulian yang lebih besar terhadap perkembangan yang terjadi di Bahrain. Dalam pandangannya, solidaritas terhadap rakyat yang menghadapi tekanan politik merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan kemanusiaan yang melampaui batas-batas negara.

Ia juga menilai bahwa penderitaan rakyat Bahrain selama bertahun-tahun belum memperoleh perhatian yang sebanding dengan berbagai krisis lain di Kawasan. Karena itu, dunia Islam tidak seharusnya memandang isu Bahrain sebagai persoalan lokal semata, melainkan sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas tentang keadilan, hak-hak masyarakat, dan martabat umat Islam.

Tulisan tersebut dipublikasikan di tengah meningkatnya ketegangan regional menyusul eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel dalam beberapa pekan terakhir. Dalam konteks itulah, Shariatmadari menempatkan isu Bahrain sebagai salah satu persoalan yang menurutnya perlu kembali mendapat perhatian masyarakat dan negara-negara Muslim.

“Jangan biarkan rakyat Bahrain menunggu sendirian,” demikian pesan utama yang disampaikan Shariatmadari melalui artikelnya, seraya mengajak dunia Islam untuk menunjukkan solidaritas yang lebih nyata terhadap rakyat Bahrain.