Peneliti Yale Sebut Inggris Abaikan Peringatan Dini Genosida Sudan demi Jaga Hubungan dengan UEA
POROS PERLAWANAN — Tuduhan serius mengemuka di Parlemen Inggris ketika seorang peneliti Universitas Yale menyatakan bahwa Pemerintah Inggris mengabaikan peringatan dini mengenai kekerasan massal di Sudan demi mempertahankan hubungan strategis dengan Uni Emirat Arab (UEA). Kesaksian tersebut membuka kembali perdebatan mengenai peran aktor eksternal dalam salah satu krisis kemanusiaan paling mematikan di Afrika saat ini.
Menurut laporan Press TV pada Rabu 24 Juni, tuduhan tersebut disampaikan Direktur Humanitarian Research Lab Universitas Yale, Nathaniel Raymond, saat memberikan kesaksian di hadapan anggota parlemen Inggris.
Raymond menyatakan Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (FCDO) mengabaikan berbagai peringatan yang disampaikan sebelum kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) merebut kota El-Fasher pada Oktober 2025.
Menurut Raymond, jatuhnya El-Fasher ke tangan RSF pada Oktober 2025 diikuti gelombang pembantaian yang menewaskan sedikitnya 60.000 warga sipil.
Raymond menilai para pengambil kebijakan di London lebih mengutamakan hubungan strategis dengan UEA dibandingkan upaya mencegah kelaparan, pengungsian massal, dan jatuhnya korban sipil dalam jumlah besar di Sudan.
Dalam sidang tersebut, turut dipaparkan sejumlah bukti berupa data pelacakan telepon seluler yang disebut menghubungkan Addis Ababa, Abu Dhabi, dan wilayah yang dikuasai RSF.
Menurut Raymond, data tersebut mengindikasikan keberadaan jaringan pasokan senjata rahasia yang mendukung operasi kelompok tersebut.
UEA dan Ethiopia sebelumnya membantah tuduhan keterlibatan mereka dalam mendukung RSF. Namun Raymond menyatakan tekanan politik dari Abu Dhabi memengaruhi respons Pemerintah Inggris terhadap perkembangan konflik di Sudan.
Ia juga mengungkap bahwa pada Mei 2024 Pemerintah Inggris meminta tim penelitinya memublikasikan data pelacakan sensitif yang mereka miliki karena London tidak ingin berhadapan langsung dengan UEA.
Raymond menyebut terdapat peluang untuk mencegah eskalasi kekerasan setelah Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 2736. Menurutnya, operasi RSF sempat melambat ketika kelompok tersebut menunggu reaksi komunitas internasional.
“Setelah UEA menilai tidak akan ada konsekuensi, serangan kembali dilanjutkan,” ujarnya di hadapan komite parlemen.
Ia menambahkan bahwa keputusan yang diambil sejumlah Pemerintahan Inggris, termasuk pada masa Perdana Menteri Rishi Sunak dan Keir Starmer, ikut berkontribusi terhadap kegagalan mencegah memburuknya situasi kemanusiaan di Sudan.
Tuduhan tersebut memperkuat laporan investigatif sebelumnya mengenai dugaan dukungan eksternal terhadap RSF. Pada April lalu, BBC melaporkan adanya keterlibatan jaringan tentara bayaran asal Kolombia yang dikenal sebagai “Desert Wolves” dalam operasi militer kelompok tersebut selama pertempuran di El-Fasher.
Direktur Conflict Insights Group, Justin Lynch, mengatakan skala pengepungan dan kekerasan yang terjadi di kota itu tidak mungkin terjadi tanpa dukungan operasi pesawat nirawak yang dijalankan para tentara bayaran tersebut.
Sementara itu, analisis citra satelit yang dilakukan peneliti Universitas Yale setelah jatuhnya El-Fasher menunjukkan indikasi korban jiwa dalam jumlah besar. Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian menyatakan bahwa pola kekerasan yang terjadi memiliki “indikasi genosida”.
Kesaksian Raymond memperluas sorotan terhadap dimensi internasional perang Sudan yang selama ini kerap dipandang sebagai konflik domestik. Jika tuduhan tersebut terbukti, maka pertanyaan yang muncul bukan hanya mengenai peran aktor regional dalam konflik, melainkan juga sejauh mana kepentingan geopolitik negara-negara Barat memengaruhi respons internasional terhadap tragedi kemanusiaan yang oleh sejumlah pihak telah dikaitkan dengan indikasi genosida.
