Mufti Ja’fari Lebanon Sebut Kesepakatan dengan Rezim Zionis ‘Bencana Nasional Terburuk’
POROS PERLAWANAN – Mufti Ja’fari Lebanon, Syekh Ahmad Qabalan menyebut kesepakatan dengan Rezim Zionis sebagai bencana nasional. Dia menyatakan bahwa dalam masalah tersebut, Pemerintah saat ini bukanlah perwakilan rakyat Lebanon.
Fars melaporkan, Mufti Ja’fari Lebanon dalam sebuah pernyataan menegaskan, apa yang telah disepakati antara Pemerintah Lebanon saat ini dan Rezim Teroris Israel dengan mediasi Amerika yang jahat, adalah bencana nasional terburuk yang pernah dihadapi Lebanon dan tidak memiliki legitimasi apa pun.
“Pemerintah dalam kerangka ini hanya mewakili dirinya sendiri, bukan mewakili Lebanon,” tandas Qabalan.
“Kerangka kerja ini secara praktis memberikan semacam perwalian kepada Militer Zionis teroris atas kinerja Militer Lebanon dan wilayah negara ini di bawah pendudukan. Itu juga berarti penerimaan implisit atas dominasi Militer Zionis di wilayah pendudukan.”
“Siapa pun yang menghalangi Militer Lebanon membela negara, sebenarnya ingin menyembelih Militer ini melalui bencana nasional ini.”
Di akhir pernyataannya, Syekh Qabalan menyatakan bahwa situasi ini tidak akan ditoleransi sama sekali. “Pemerintah Lebanon saat ini telah menempatkan negara dalam kotak hitam dan menyerahkan kuncinya kepada Washington dan Tel Aviv. Situasi ini tidak akan pernah diterima, berapapun harganya.”
Setelah 5 putaran perundingan langsung di Washington, Rezim Zionis dan Lebanon tadi malam mencapai kesepemahaman mengenai kesepakatan awal dan umum serta menandatanganinya di hadapan Menlu AS Marco Rubio.
Menurut perjanjian ini, Militer Israel hanya akan menarik diri dari dua wilayah. Namun mereka akan tetap hadir di puluhan desa serta kota di selatan Lebanon, di wilayah yang dikenal sebagai “Garis Kuning” atau “Zona Keamanan.”
Sumber-sumber Israel mengatakan, syarat penarikan penuh Militer Israel dari selatan Lebanon adalah pelucutan senjata Hizbullah. Netanyahu menyebut kesepakatan ini sebagai kemenangan penuh bagi Israel. Dia mengatakan bahwa sampai Hizbullah dilucuti senjatanya, penduduk selatan Lebanon tidak akan diizinkan kembali ke rumah mereka.
Sebaliknya, Presiden Lebanon, Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam mengeluarkan pernyataan yang menyambut baik kesepakatan ini.
