Sekjen Hizbullah Tolak Kesepakatan Lebanon-Israel yang Dinilai Legalkan Pendudukan
POROS PERLAWANAN — Sekretaris Jenderal Hizbullah, Syekh Naim Qasim menolak kerangka kesepakatan yang dicapai Pemerintah Lebanon dan Israel melalui mediasi Amerika Serikat. Menurutnya, kesepakatan tersebut melegitimasi pendudukan Israel di wilayah Lebanon selatan dan bertentangan dengan kepentingan nasional Lebanon.
Menurut laporan Press TV, dalam pernyataan yang dirilis Sabtu 27 Juni, Syekh Naim menyebut kesepakatan itu tidak memiliki legitimasi dan menegaskan bahwa yang seharusnya dijalankan adalah Nota Kesepahaman (MoU) antara Iran dan Amerika Serikat yang menurutnya menjadi dasar penghentian konflik di Kawasan.
“Kesepakatan ini tidak sah dan tidak berlaku. Yang harus dilaksanakan adalah Nota Kesepahaman Iran-Amerika Serikat,” tegas Syekh Naim Qasim.
Ia menilai perundingan langsung antara Pemerintah Lebanon dan Israel di Washington merupakan bentuk konsesi sepihak kepada Israel sekaligus pengkhianatan terhadap perjuangan Kelompok Perlawanan Lebanon.
Menurut Syekh Naim, kesepakatan tersebut melegalkan keberadaan pasukan Israel di wilayah Lebanon selama beberapa tahun ke depan serta menghambat hak warga Lebanon untuk kembali ke daerah asal mereka.
Ia juga menolak ketentuan yang mengaitkan penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan dengan pelucutan senjata Hizbullah. Menurutnya, klausul tersebut merupakan skema yang membahayakan kedaulatan Lebanon.
Syekh Naim mengatakan bahwa gencatan senjata yang tercapai sebelumnya merupakan hasil perjuangan Kelompok Perlawanan dan rakyat Lebanon dalam menghadapi serangan Israel selama beberapa bulan terakhir.
Ia menjelaskan bahwa Nota Kesepahaman Islamabad antara Iran dan Amerika Serikat dirancang untuk menjamin keamanan dan kedaulatan Lebanon melalui penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon dalam waktu 60 hari. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan posisi tawar yang seharusnya dipertahankan Pemerintah Lebanon.
Syekh Naim menilai kesepakatan yang dicapai di Washington justru bertentangan dengan kedaulatan Lebanon. Karena itu, ia mendesak Pemerintah Lebanon agar menuntut pelaksanaan klausul pertama Nota Kesepahaman Iran-Amerika Serikat yang mengharuskan penghentian seluruh serangan terhadap Lebanon.
Ia menegaskan Hizbullah akan tetap melanjutkan perlawanan terhadap Israel hingga seluruh pasukan Israel ditarik dari wilayah Lebanon selatan.
Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa Lebanon, Israel, dan Amerika Serikat telah menyepakati kerangka awal perundingan yang disebut sebagai langkah pertama menuju penyelesaian konflik. Kesepakatan tersebut menuai kritik dari sejumlah tokoh politik di Lebanon dan Kawasan karena mengaitkan penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan dengan pelucutan senjata Hizbullah.
