Ketua Parlemen Lebanon Ingatkan Bahaya Fitnah Politik dan Potensi Perang Saudara Usai Kesepakatan Lebanon-Israel
POROS PERLAWANAN — Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri memperingatkan rakyat Lebanon agar tidak terjerumus ke dalam perpecahan menyusul penandatanganan kerangka kesepakatan antara Pemerintah Lebanon dan Israel yang dimediasi Amerika Serikat di Washington.
Menurut laporan Press TV, Berri pada Sabtu 27 Juni menyebut kesepakatan tersebut berpotensi memicu fitnah atau perpecahan di tengah masyarakat Lebanon.
“Wahai rakyat Lebanon, seluruh rakyat Lebanon, ini adalah fitnah,” kata Berri. Untuk menegaskan pesannya, ia mengutip nasihat Imam Ali bin Abi Thalib agar masyarakat tidak menjadi bagian dari konflik internal, “Jadilah seperti anak unta yang belum cukup kuat untuk ditunggangi dan belum memiliki susu untuk diperah.”
Peringatan Berri disampaikan di tengah penolakan Hizbullah terhadap kerangka kesepakatan yang diumumkan Amerika Serikat sebagai dasar pembicaraan antara Beirut dan Tel Aviv.
Anggota parlemen dari Fraksi Loyalitas kepada Perlawanan Hizbullah, Hassan Fadlallah menyatakan Pemerintah Lebanon tidak akan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut tanpa memicu perang saudara.
“Para pejabat Lebanon tidak akan dapat menerapkan kesepakatan yang ditandatangani di Washington kecuali dengan memicu perang saudara yang didukung Amerika Serikat,” ujar Fadlallah.
Ia juga menilai kesepakatan tersebut merupakan upaya menghambat implementasi Jalur Islamabad, merujuk pada Nota Kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat yang dimaksudkan untuk menghentikan konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, Israel, dan Lebanon. Menurutnya, tanpa peran Hizbullah, kesepakatan itu tidak akan berhasil dijalankan.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio mengumumkan bahwa Lebanon dan Israel telah menyepakati sebuah kerangka negosiasi yang disebut sebagai langkah awal menuju proses yang lebih panjang.
Rubio mengatakan kesepakatan tersebut akan menjadi landasan hukum bagi perundingan antara kedua pihak, seraya menegaskan bahwa proses menuju penyelesaian masih berada pada tahap awal.
Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Yechiel Leiter menyebut kesepakatan itu membuka jalan menuju perdamaian antara Israel dan Lebanon. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu juga memuji kesepakatan tersebut sebagai pencapaian penting bagi negaranya.
Namun Netanyahu menegaskan Israel akan tetap mempertahankan keberadaan militernya di sebagian wilayah Lebanon selatan hingga Hizbullah dilucuti. Ia juga menyatakan warga Lebanon dan anggota Hizbullah tidak akan diizinkan kembali ke zona keamanan yang masih berada di bawah kendali Israel.
Kedutaan Besar Lebanon di Amerika Serikat menyatakan implementasi kesepakatan akan diawali dengan penarikan pasukan Israel dari dua wilayah percontohan di Lebanon selatan, kemudian dilanjutkan dengan pengerahan Angkatan Bersenjata Lebanon di kawasan tersebut.
Dalam pernyataan resminya, Kedutaan menjelaskan kesepakatan itu juga mencakup pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara sebagai bagian dari tahap awal menuju penarikan bertahap pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon dengan tetap menghormati kedaulatan negara.
Kedutaan mengeklaim bahwa kesepakatan tersebut dicapai di bawah kepemimpinan Presiden Joseph Aoun, bekerja sama dengan Perdana Menteri Nawaf Salam serta melalui koordinasi seluruh lembaga konstitusional Lebanon.
