Iran Tegaskan Hanya Teheran yang Berwenang Buka Kembali Selat Hormuz
POROS PERLAWANAN — Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menegaskan bahwa hanya Republik Islam Iran yang memiliki kewenangan untuk membuka kembali Selat Hormuz sesuai ketentuan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Iran dan Amerika Serikat. Ia memperingatkan bahwa setiap campur tangan pihak asing hanya akan memperumit proses tersebut, memperlambat normalisasi pelayaran, serta memicu ketegangan baru.
Menurut laporan Press TV, pernyataan itu disampaikan Araghchi dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein, di Baghdad, pada Minggu 28 Juni, di tengah berlanjutnya ketegangan di Selat Hormuz yang hingga kini tetap berada di bawah kendali Iran setelah berakhirnya agresi militer ilegal Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran.
Araghchi menjelaskan bahwa berdasarkan MoU yang telah disepakati, kapasitas operasional Selat Hormuz akan dipulihkan secara bertahap hingga kembali seperti sebelum perang dalam waktu 30 hari. Seluruh proses tersebut, katanya, berada di bawah pengelolaan Iran setelah berbagai hambatan yang ditimbulkan selama konflik berhasil disingkirkan oleh Republik Islam.
“Menurut Nota Kesepahaman, Selat Hormuz akan kembali beroperasi seperti sebelum perang dalam waktu 30 hari melalui mekanisme pengelolaan yang diterapkan Iran setelah berbagai hambatan disingkirkan oleh Republik Islam Iran,” ujar Araghchi.
Ia menambahkan bahwa seluruh pengaturan tersebut saat ini sedang dijalankan oleh Iran dan menjadi tanggung jawab penuh Republik Islam.
“Segala bentuk campur tangan dalam proses ini ataupun upaya menciptakan mekanisme baru di luar pengaturan yang sedang dilaksanakan Iran hanya akan memperumit keadaan, menunda pembukaan kembali Selat Hormuz, dan meningkatkan ketegangan,” tegasnya.
Sehubungan dengan situasi terkini di Kawasan, Araghchi juga menyerukan kepada seluruh pihak agar tidak mengintervensi mekanisme yang tengah dijalankan Iran dalam proses pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut. Menurutnya, semua pihak perlu memastikan agar implementasi Nota Kesepahaman tetap berjalan sesuai tujuan yang telah disepakati.
Iran mulai membatasi lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, yang menjadi jalur distribusi sekitar seperlima kebutuhan minyak dunia, sejak hari-hari awal agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari lalu dan berakhir melalui kesepakatan gencatan senjata pada 8 April.
Pada 17 Juli, Iran dan Amerika Serikat secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman yang dimediasi Pakistan. Kesepakatan tersebut menetapkan penghentian permanen permusuhan di seluruh front, termasuk Lebanon, pencabutan blokade laut terhadap Iran dalam waktu 30 hari, serta pemulihan lalu lintas perdagangan melalui Selat Hormuz.
Dalam kesempatan yang sama, Araghchi juga menyampaikan keprihatinannya atas berlanjutnya serangan Israel terhadap Lebanon. Ia menegaskan bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman, Amerika Serikat berkewajiban menghentikan serangan Rezim Zionis tersebut.
Menutup pernyataannya, Menteri Luar Negeri Iran menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah dan rakyat Irak atas solidaritas yang diberikan kepada bangsa Iran selama menghadapi agresi militer ilegal Amerika Serikat dan Israel.
