Selaku Pengacau Kawasan, Rezim Saudi Tak Pantas Bicara Stabilitas Timteng, Apalagi Ikut Campur Persoalkan Iran
POROS PERLAWANAN – Menlu Saudi Faisal bin Farhan mengklaim, negaranya yakin bahwa “kesepakatan nuklir baru akan sangat mengikat Iran”. Dia juga mengatakan, ”Dalam perundingan pekan ini di Wina, tiap kesepakatan baru akan meliputi isu rudal-rudal balistik Iran dan dukungannya terhadap kelompok bersenjata di Kawasan.”
Ia menambahkan, ”Kami yakin bahwa masyarakat dunia akan berusaha serius untuk memastikan bahwa cacat-cacat JCPOA dihilangkan dan instabilitas regional akibat perilaku Iran akan diatasi.”
Dilansir al-Alam, dengan adanya sejumlah perkembangan terkait kembalinya pihak-pihak JCPOA kepada komitmen-komitmen mereka, terutama rencana pertemuan di Wina untuk membicarakan pencabutan sanksi dan pelaksanaan komitmen, statemen-statemen Bin Farhan di atas menjadi patut dipertanyakan. Sebab tampaknya Menlu Saudi ini tidak mengetahui perkembangan informasi, atau dia sedang dalam kondisi koma.
Bin Farhan masih saja bicara soal rudal dan peran regional Iran. Ia mengklaim, negaranya yakin bahwa kesepakatan nuklir (mendatang) akan mencakup isu-isu nonnuklir. Bahkan sebelum ini, dia memaksa agar Saudi dan Israel dilibatkan dalam tiap perundingan nuklir baru.
Keyakinan Bin Farhan dilatar belakangi proposal kembalinya AS ke JCPOA dan pencabutan sanksi selangkah demi selangkah. Padahal, Iran sudah menolak mentah-mentah proposal ini dan menentang segala bentuk perundingan dengan Washington, baik langsung maupun tidak langsung.
Orang-orang yang merasa yakin seperti Bin Farhan ini, lupa bahwa Iran secara tegas bukan hanya menolak perundingan soal isu nonnuklir, bahkan juga menolak perundingan kesepakatan nuklir itu sendiri. Teheran menyatakan, pihaknya tak akan membicarakan isu-isu yang sudah dinegosiasikan sebelum ini. Iran juga mendesak agar para partisipan JCPOA melaksanakan komitmen mereka dan tidak membuang-buang waktu.
Terkait statemen Bin Farhan bahwa Iran adalah penyebab instabilitas regional, (1) pernyataan ini tidak pada tempatnya, (2) justru Rezim Saudi-lah yang menculik Perdana Menteri sebuah negara Arab (Lebanon) dan memaksanya untuk mengumumkan pengunduran diri di Riyadh.
Saudi pula yang menyulut perang atas negara Arab termiskin dan memicu krisis kemanusiaan terburuk di masa kini. Saudi juga yang mendesak negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dan mengerahkan segala upaya untuk menggerus isu Palestina.
Sedangkan yang terbaru, Saudi bersama-sama dengan UEA dan Israel berusaha untuk mengacaukan keamanan dan stabilitas Yordania. Pemerintah seperti ini adalah pihak terakhir yang layak bicara soal stabilitas di Kawasan.
