Beragam Reaksi Arab Sikapi Rencana Kunjungan Biden ke Riyadh, Mulai dari Tuntutan hingga Kekhawatiran
POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, meski Joe Biden telah mengumumkan bahwa kunjungannya ke Saudi belum pasti, namun media-media AS bersikeras bahwa kunjungan itu akan terlaksana.
Di saat media-media AS fokus kepada isu-isu HAM dan menilai kunjungan Biden bertentangan dengan janji-janji kampanyenya, media dan analis Arab membahas tujuan serta kebutuhan Presiden AS kepada kunjungan ini.
Banyak media dan tokoh politik Arab yang memandang kunjungan ini sebagai peluang yang mesti dimanfaatkan. Pandangan dan penilaian media terhadap kunjungan Biden berkisar seputar apakah sikap Washington terhadap Riyadh telah berubah atau tidak?
Washington Post (WP) dalam laporannya menyatakan, ada beberapa bukti yang menunjukkan perubahan sikap AS terhadap Bin Salman. Sebab, Bin Salman kemungkinan akan berkuasa di Saudi selama beberapa dekade. Oleh karena itu, penting bagi AS untuk menjaga persekutuan jangka panjang demi kepentingan keamanan dan finansialnya.
Menurut WP, ada dua faktor penentu lain untuk Gedung Putih di era Biden. Pertama, adalah faktor perang di Ukraina dan kebutuhan Biden kepada Saudi untuk mengontrol pasar minyak. Kedua, dideklarasikannya minat besar Tel Aviv kepada Biden untuk menormalisasi hubungan dengan Riyadh dan Bin Salman, sebab keberadaan Saudi sebagai bagian dari Kesepakatan Abraham dan upaya perluasannya sangat penting.
Di lain pihak, sejumlah tokoh, termasuk mantan PM Qatar, Hamad bin Jasim, menuntut koordinasi keamanan negara-negara Arab terkait rencana lawatan Biden. Ia meminta mereka untuk mengajukan tuntutan terkait nuklir dan keamanan kepada Gedung Putih, selain juga mengabulkan beberapa permintaan AS.
Lantaran meyakini bahwa AS fokus kepada masalah harga minyak, ia mengatakan bahwa meski negara-negara Arab tidak ingin menaikkan harga minyak, namun ini akan menebus apa yang hilang dari mereka dalam kejadian-kejadian lalu. Bin Jasim meminta negara-negara Arab untuk mendesak Biden memberikan perlindungan nuklir kepada mereka.
Terkait normalisasi hubungan Arab dengan Israel, ada beberapa pandangan berbeda. Sebagian tokoh, forum, dan kelompok Arab berpendapat, bergabungnya Saudi dengan Kesepakatan Abraham tidak bisa menjamin perdamaian di Tanah Pendudukan. Di lain pihak, kubu Zionis mendesak Biden untuk mendorong Riyadh melakukan normalisasi. Mereka berharap Biden, sama seperti Donald Trump, membantu proyek Zionisme di Timteng.
Selain adanya tuntutan, tampaknya para sekutu Riyadh juga punya kekhawatiran terkait HAM. Mereka menantikan Presiden yang di masa kampanyenya berjanji akan menindaklanjuti kasus pembunuhan Jamal Khashoggi.
Pihak oposisi Saudi menyebut rencana kunjungan Biden sebagai pengkhianatan terhadap sikap terdahulunya dan prinsip HAM. Abdullah al-Awda, putra salah satu ulama terkenal Saudi yang dipenjara, mengatakan, ”Para aktivis HAM Saudi merasa Biden telah melakukan pengkhianatan.”
Khalid al-Jabri, putra mantan Kepala Biro Keamanan Saudi, Saad al-Jabri, yang lari ke Kanada, mengatakan kepada WP, ”Kunjungan Biden adalah sebuah pesan kuat untuk Bin Salman. Pesan itu adalah: jika Bin Salman bisa menurunkan harga minyak, tak satu pun orang di Gedung Putih yang akan mengkritisi tindakan-tindakan Putra Mahkota.”
Sejumlah analis AS, seperti David Ignatius, meyakini bahwa isu pembunuhan Khashoggi atau isu-isu HAM lain tidak ada artinya dalam kunjungan Biden ke Saudi. Sebab, Washington menghadapi tantangan-tantangan lain yang jauh lebih berat. Meski begitu, sejumlah media, termasuk WP, bersikeras bahwa Biden tetap harus menggulirkan isu HAM dalam pertemuannya dengan petinggi Riyadh.
