Hizbullah Bantah Adanya Personel Militer atau Pakarnya di Ukraina
POROS PERLAWANAN – Sayyid Hasan Nasrallah pada Jumat malam 18 Maret menepis segala rumor soal kehadiran anggota Hizbullah di Ukraina.
“Saya dengan tegas membantah keberadaan pejuang atau pakar Hizbullah di Ukraina untuk membantu pasukan Rusia,” kata Sayyid Nasrallah, dikutip Fars dari al-Manar.
“Tak satu pun orang Hizbullah, baik itu pejuang maupun pakar, yang pergi ke medan perang (Ukraina) ini atau medan perang lain,” imbuhnya.
Sekjen Hizbullah menyatakan, Pemerintah Lebanon harus diminta untuk membentuk pusat manajemen krisis, karena dampak-dampak perang (Ukraina) telah menjalar ke Lebanon dan Kawasan.
Sekaitan dengan ini, Wakil Ketua Eksekutif Hizbullah, Ali Daamush menyebut Pemerintah AS sebagai pihak pertama dan terakhir yang bertanggung jawab atas krisis Ukraina. Daamush menyatakan bahwa AS-lah yang telah melakukan provokasi dan tekanan atas Kiev.
“Ukraina adalah korban kebijakan pemicu ketegangan AS di dunia. Pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini adalah dukungan AS terhadap antek dan sekutunya hanyalah fatamorgana, bukan realita. Pada hakikatnya, Presiden Ukraina dan mantan Presiden Afghanistan, yang dahulu mengandalkan Washington, telah mengakui bahwa mereka ditinggalkan AS,” kata Daamush.
“Jiwa rasisme masih menguasai perilaku para pengklaim peradaban, kemajuan, pengembangan, dan penyeru HAM. Di negara termaju yang mengesankan diri sebagai pendukung HAM, yaitu AS dan Eropa, kita melihat bagaimana kaum kulit hitam diperlakukan,” imbuhnya.
“Sikap rasis Barat terpampang dalam menyikapi krisis Ukraina hari-hari ini. Kita melihat bagaimana media dan politisi Barat, secara rasis, memandang Ukraina sebagai negara beradab, berbeda dengan negara-negara lain yang tengah dilanda perang.”
“Sesuai prinsip penolakan kezaliman, kami menentang perang, pembunuhan, pendudukan, dan penghancuran di titik mana pun di dunia. Hari ini, Barat menyikapi krisis-krisis dunia dengan standar ganda. Mereka menentang perang atas Ukraina, namun hanya bungkam terhadap kejahatan yang dilakukan AS dan Saudi di Yaman, atau terhadap penjarahan minyak Suriah dan harta rakyat Afghanistan oleh AS,” pungkasnya.
