Hizbullah: Dukungan untuk Palestina di Piala Dunia Qatar Sama dengan Penolakan Eksistensi Israel
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, pejabat senior Gerakan Perlawanan Hizbullah Lebanon mengatakan bahwa penolakan penggemar Arab untuk berbicara dengan wartawan media Israel di Piala Dunia FIFA Qatar 2022 menunjukkan penolakan terhadap keberadaan rezim pendudukan dan kesepakatan normalisasi, menekankan bahwa semua bentuk perlawanan akan mengarah pada kemenangan Palestina.
Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sheikh Naim Qassem membuat pernyataan dalam serangkaian tweet berbahasa Arab pada Senin ketika sentimen anti-Israel memuncak di turnamen olahraga internasional, dengan wartawan rezim pendudukan mengatakan bahwa suasana kebencian dan permusuhan mendorong penggemar sepak bola untuk mengibarkan bendera Palestina di stadion-stadion Qatar di tengah penolakan untuk berbicara dengan media Israel.
“Adegan warga Arab menolak wawancara dengan koresponden Israel di Piala Dunia di Qatar merupakan indikasi penolakan masyarakat untuk menormalkan [hubungan] dengan musuh”, tulis Qassem dalam tweet tersebut.
“Resistensi pemuda terhadap normalisasi merupakan ekspresi penolakan terang-terangan terhadap keberadaan entitas Israel di wilayah kita. Upaya bersama dari perlawanan militer, budaya, media, dan pemuda akan mencapai kemenangan dan pembebasan bagi Palestina tercinta”, tambahnya.
Reporter dan jurnalis media Israel dalam beberapa kesempatan mengaku diboikot dan diteriaki oleh penggemar, penduduk setempat, dan pejabat di Piala Dunia di Qatar sejak dimulainya ekstravaganza olahraga internasional itu.
Dalam berbagai video dan klip media, warga lokal dan non-lokal terlihat berdiri di belakang wartawan Israel dan mengibarkan bendera Palestina untuk memprotes rezim pendudukan.
Selain boikot terhadap media Israel, spanduk besar pro-Palestina ditampilkan oleh para penggemar sepak bola di hampir seluruh stadion di Qatar. Penggemar dan pemain Qatar juga terlihat mengenakan ban lengan dan pita bergambar bendera Palestina sebagai penolakan atas kesepakatan normalisasi dengan entitas ilegal tersebut.
Kembali pada 2020, Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani perjanjian yang ditengahi Amerika Serikat dengan Israel untuk menormalisasi hubungan mereka dengan rezim tersebut. Beberapa negara lainnya, yaitu Sudan dan Maroko, segera menyusul.
Dipelopori oleh UEA, langkah tersebut telah memicu kecaman luas dari Palestina serta negara-negara dan pembela hak asasi manusia di seluruh dunia, terutama di dunia Muslim.
Negara-negara kawasan lainnya juga telah bersahabat dengan Israel, termasuk Arab Saudi, yang menerima kunjungan mantan Perdana Menteri rezim tersebut, Benjamin Netanyahu pada November 2020.
