Israel Siap Hutangi PNA Asal Dijamin Leluasa Caplok Tepi Barat serta Bekukan Dana Pensiun Keluarga Tawanan dan Syuhada Palestina
POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, Kanal 13 Israel mengabarkan bahwa Rezim Zionis mengajukan syarat untuk pemberian pinjaman kepada Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA).
Syarat itu diajukan dalam pertemuan Kepala Shin Bet, Nadav Argaman, dan Ketua PNA Mahmoud Abbas pada pekan lalu.
Jurnalis Kanal 13, Barak Ravid, memberitakan bahwa PNA akan diberi pinjaman dengan syarat menghentikan dana pensiun bagi keluarga syuhada dan tawanan Palestina.
Menurut sumber-sumber di Tel Aviv, Rezim Zionis telah berpesan kepada bank-bank Palestina untuk segera membekukan rekening khusus tawanan Palestina.
Kanal 13 juga mewartakan syarat lain yang diajukan Israel kepada PNA. Syarat itu adalah PNA harus mencegah munculnya intifada baru. Jika aneksasi Tepi Barat diwujudkan, PNA berkewajiban untuk mengawasi agar protes warga Palestina hanya dilakukan di dalam kota dan tidak menjalar hingga ke luar batas kota.
Tel Aviv menyatakan, bila PNA menyepakati syarat-syarat tersebut, Israel akan memberikan pinjaman sebesar 8 juta shekel kepada pihak Palestina. Pelunasan hutang itu akan diambil dari pemasukan pajak PNA dalam beberapa bulan ke depan.
Sementara itu, Kanal 12 Israel pada Senin malam melaporkan demo penduduk di kamp pengungsi Tepi Barat. Mereka memprotes keputusan sejumlah bank Palestina yang memblokir rekening para tawanan dan syuhada Palestina atas instruksi Rezim Zionis.
Rencananya, Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) akan mengadakan rapat untuk menanggapi proyek aneksasi Tepi Barat. Ketua PLO mengumumkan, jika proyek itu disahkan, PLO akan membatalkan semua kesepakatan dengan Israel.
Anggota Komite Eksekutif PLO, Azam al-Ahmad, menegaskan, jika Parlemen Israel (Knesset) mengesahkan aneksasi hari ini, Rabu 13 Mei, maka esok harinya semua perjanjian dengan Israel akan dihapus.
Awal tahun ini, Mahmoud Abbas mengancam bahwa PNA akan memutus hubungan jika Israel mencaplok kawasan al-Aghwar.
Abbas juga mengaku akan mengkaji ulang hubungan PNA dengan AS, sebab Washington mengklaim pembangunan permukiman Zionis di Tepi Barat tidak melanggar hukum internasional.
