Jihad Islam Kecam Penyambutan Perdana Menteri Israel oleh Pejabat UEA
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Gerakan Perlawanan Jihad Islam Palestina mengecam keras pejabat Uni Emirat Arab (UEA) karena menerima Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, menekankan bahwa setiap normalisasi dan aliansi dengan rezim Tel Aviv sama dengan “pengkhianatan terhadap Palestina”.
“Penerimaan Bennett akan membantu rezim kriminal [Israel] meningkatkan keamanannya dan akan menjadi upaya untuk melegitimasi keberadaan palsu rezim, mencuci tangan yang ternoda darah anak-anak Palestina dan orang-orang yang tidak bersalah, dan membebaskan para pembunuh dan teroris Israel dari kejahatan mereka terhadap seluruh bangsa Palestina,” kata Gerakan itu dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin.
Perdana Menteri Israel bertemu dengan penguasa de facto UEA pada Senin setelah menjadi pemimpin pertama rezim Israel yang mengunjungi negara Teluk Persia, lebih dari setahun setelah kedua belah pihak sepakat untuk membangun hubungan formal di bawah kesepakatan yang ditengahi AS.
Bennett mengadakan pertemuan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di istana pribadinya, kata pejabat Israel, setelah kedatangan Bennett di Ibu Kota Emirat pada Minggu malam.
UEA secara resmi meresmikan kedutaan besarnya di Israel pada 14 Juli. Upacara peresmian diselenggarakan oleh Duta Besar UEA untuk Israel Mohammad al-Khaja, dengan dihadiri oleh Presiden rezim Zionis, Isaac Herzog.
Israel membuka kedutaannya di Ibu Kota Emirat pada akhir Juni. Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid meresmikan kedutaan Israel di Abu Dhabi dan konsulat Israel di Dubai selama kunjungan dua hari.
Sejak mereka menandatangani perjanjian normalisasi pada Agustus tahun lalu, Israel dan UEA telah menandatangani sejumlah kesepakatan di berbagai bidang, mulai dari pariwisata hingga penerbangan dan layanan keuangan.
Para menteri Israel sebelumnya telah mengunjungi UEA, tetapi Lapid adalah diplomat Israel paling senior yang melakukan perjalanan tersebut, serta yang pertama melakukan perjalanan dalam misi resmi.
Pada bulan Maret, kunjungan resmi yang direncanakan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu ke UEA dibatalkan karena “perselisihan” dengan Yordania mengenai penggunaan wilayah udaranya, menurut pejabat Israel.
Netanyahu menandatangani perjanjian dengan Menteri Luar Negeri Emirat dan Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif Al Zayani selama upacara resmi yang diselenggarakan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump di Gedung Putih pada 15 September tahun lalu.
Palestina, yang sedang memperjuangkan negara merdeka di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza dengan al-Quds Timur sebagai Ibu Kotanya, memandang kesepakatan itu sebagai pengkhianatan terhadap tujuan mereka.
Sementara itu, seorang anggota Komite Sentral Gerakan Fatah Palestina mengatakan bahwa Uni Emirat Arab harus dikeluarkan dari Liga Arab karena normalisasi dengan Israel.
