Jihad Islam Puji Langkah ‘Tegas’ dan ‘Mulia’ Parlemen Irak Kriminalkan Normalisasi dengan Israel
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Kelompok Perlawanan Palestina memuji “sikap tegas” dan “langkah mulia” parlemen Irak setelah anggota parlemen negara Arab itu menyetujui rancangan undang-undang yang melarang normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Gerakan Jihad Islam mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa RUU tersebut, yang diajukan oleh blok politik ulama berpengaruh Irak, Muqtada al-Sadr, merupakan langkah besar untuk memerangi upaya penjajah Israel untuk menyusup ke negara-negara Arab.
Persetujuan rancangan undang-undang tersebut, menurut Jihad Islam, mencerminkan posisi populer Irak dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan kesucian mereka.
“Kami salut kepada parlemen Irak karena mengambil sikap tegas pada saat yang penting untuk membuktikan bahwa rakyat Irak yang merdeka berdiri bersama Palestina dan Perlawanan dan menentang normalisasi apa pun dengan rezim Zionis –musuh utama semua negara Islam,” Jihad Islam mengatakan.
Dalam pernyataan terpisah, Hamas juga mendukung oposisi terhadap normalisasi hubungan dengan Israel, menyebut rezim di Tel Aviv sebagai musuh bersama umat Islam dan ancaman bagi keamanan dan stabilitas mereka.
Hamas juga mendesak parlemen negara-negara Arab lainnya untuk mengikuti “langkah mulia” parlemen Irak dan menyetujui undang-undang serupa untuk mencegah normalisasi dengan rezim Tel Aviv.
“Langkah parlemen Irak ini merupakan indikasi semangat bangsa Irak dan sikap historis mereka dalam mendukung rakyat Palestina,” kata Kelompok Perlawanan yang berbasis di Gaza.
Pada Rabu malam, anggota parlemen Irak menyetujui rancangan undang-undang yang melarang normalisasi hubungan dengan Israel.
Kantor informasi parlemen Irak mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa RUU itu dimaksudkan untuk melindungi prinsip-prinsip nasional dan Islam di Irak, mengingat bahaya besar normalisasi dengan rezim pendudukan.
Kembali pada September 2020, Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani kesepakatan normalisasi dengan Israel. Maroko dan Sudan kemudian menandatangani perjanjian serupa dengan rezim Israel.
