Kuburan Massal di Sudan Sembunyikan Ribuan Mayat
POROS PERLAWANAN — Para ahli mengungkap bahwa Pasukan Reaksi Cepat (Rapid Support Forces/RSF) tengah menggali kuburan massal di El Fasher, Sudan, dengan tujuan “menghapus jejak pembantaian”.
Sejak meraih kemerdekaan dari kolonialisme pada 1956, Sudan hampir tak pernah benar-benar lepas dari perang saudara. Negara ini hanya mengalami masa damai singkat di antara dua perang besar. Konflik terbaru, yang telah berlangsung sekitar tiga tahun, meletus setelah penggulingan Omar al-Bashir dan kini menjadi salah satu perang saudara paling brutal dalam sejarah modern, bukan hanya di Afrika, melainkan juga di dunia.
Salah satu penyebab utama yang memperparah krisis ini adalah campur tangan kekuatan asing. Intervensi eksternal tidak hanya memperdalam luka, tetapi juga menjauhkan kemungkinan perdamaian. Dalam konteks ini, nama Uni Emirat Arab (UEA) sering disebut lebih menonjol dibanding aktor asing lain. Hampir setiap hari, media, terutama media berbahasa Arab melaporkan tentang peran destruktif UEA yang dianggap haus akan emas Sudan dan tanah subur di wilayah pesisir negara itu. Dengan dukungan politik dan militer, Emirat disebut berusaha menancapkan pengaruh kolonial baru di negeri yang tengah terpuruk ini.
Menghapus Jejak Kejahatan Kemanusiaan
Apa yang dilakukan kelompok bersenjata di Sudan jelas merupakan upaya menghapus bukti kejahatan. Meski terdengar kasar, istilah “mencoreng kejahatan” mungkin paling tepat untuk menggambarkan situasi ini.
Dalam laporan yang dinukil Kayhan pada Kamis 6 November, Al Jazeera mengutip peneliti Universitas Yale, Nathaniel Raymond, yang mengatakan bahwa milisi RSF sedang menggali kuburan massal di El Fasher, sebuah kota di Darfur Barat yang sejak direbut bulan lalu telah menjadi lokasi pembunuhan massal dan pengungsian besar-besaran.
“Pasukan Reaksi Cepat telah mulai menggali kuburan massal dan mengumpulkan jenazah di seluruh kota… Mereka sedang berusaha membersihkan sisa-sisa pembantaian,” ujar Raymond yang juga Direktur Eksekutif Laboratorium Penelitian Kemanusiaan di Sekolah Kesehatan Masyarakat Yale.
Laporan Laboratorium Penelitian Kemanusiaan Yale bertanggal 28 Oktober lalu juga menemukan bukti kuat terjadinya pembunuhan massal sejak RSF mengambil alih El Fasher. Citra satelit menunjukkan adanya lubang-lubang besar serta noda darah yang terlihat jelas di berbagai titik kota.
Mobilisasi Publik Melawan RSF
Menurut laporan Mehr yang mengutip Russia Today, Dewan Keamanan dan Pertahanan Sudan dalam pertemuan terbarunya membahas sejumlah inisiatif internasional untuk mengakhiri krisis, dan menyatakan menyambut baik “setiap upaya yang dapat membantu mengakhiri penderitaan rakyat Sudan”.
Dalam pernyataan terpisah, Dewan tersebut menyerukan mobilisasi publik untuk mendukung Tentara Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF) dalam menghadapi RSF.
Gedung Putih juga mengeluarkan pernyataan bahwa Amerika Serikat bekerja sama dengan beberapa negara Arab tengah mencari solusi atas krisis Sudan. Namun, Menteri Pertahanan Sudan, Hassan Kabrun, dalam pidato yang disiarkan televisi, menegaskan: “Terlepas dari usulan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat, kami terus menyerukan kepada rakyat untuk membantu tentara menghadapi milisi Reaksi Cepat. Tentara akan terus berjuang mempertahankan negara ini.”
Beberapa sumber menambahkan bahwa Dewan Keamanan dan Pertahanan Sudan tidak bersedia menandatangani perjanjian gencatan senjata sementara sebelum RSF menarik pasukannya dari kota-kota yang telah direbut dan kembali ke pangkalan-pangkalan yang ditentukan.
Krisis Kemanusiaan dan Campur Tangan Asing
Perang antara SAF dan RSF telah menelan ratusan ribu korban jiwa serta memaksa jutaan orang mengungsi selama lebih dari dua tahun. Konflik ini bukan semata bencana domestik, melainkan juga akibat tarik-menarik kepentingan geopolitik yang kompleks.
Tanpa tekanan nyata dari komunitas internasional, termasuk sanksi terhadap negara-negara yang mendukung RSF, upaya perdamaian tampaknya sulit membuahkan hasil. Organisasi seperti Amnesty International dan Perserikatan Bangsa-Bangsa memang telah menyerukan penyelidikan dan penuntutan terhadap para pelaku, namun seruan ini cenderung berhenti di tataran wacana.
Ketika perang saudara dipengaruhi oleh campur tangan asing, perdamaian menjadi semakin mustahil. Kepentingan luar negeri jarang sejalan dengan kebutuhan rakyat di dalam negeri. Dukungan finansial, militer, atau politik kepada berbagai pihak justru mengacaukan keseimbangan kekuatan dan memperpanjang konflik.
Akibatnya, proses negosiasi dan rekonsiliasi nasional berubah menjadi arena perebutan pengaruh antarnegara. Kepercayaan antarpihak di dalam negeri kian terkikis, dan kemungkinan tercapainya perdamaian abadi pun semakin menipis.
Pelajaran dari Sejarah: Perang Saudara Spanyol
Fenomena serupa pernah terjadi dalam Perang Saudara Spanyol (1936–1939). Berawal dari konflik internal antara kaum Republik dan Nasionalis, perang tersebut berubah menjadi ajang intervensi kekuatan asing. Dukungan militer dari luar negeri memperpanjang konflik dan membuat rekonsiliasi politik mustahil dalam jangka pendek.
Hasilnya, Spanyol terjebak dalam rezim otoriter selama beberapa dekade setelah perang berakhir, sebuah peringatan pahit bahwa campur tangan eksternal dalam perang saudara hanya menambah penderitaan dan menunda perdamaian.
