Kuwait Serukan Pengusiran Israel dari Uni Parlemen Sedunia
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Ketua Majelis Nasional Kuwait, Marzouq al-Ghanim, telah mengutuk masyarakat internasional karena menerapkan standar ganda dalam menghadapi konflik dunia yang sedang berlangsung, menyerukan pengusiran delegasi Israel dari Uni Parlemen Sedunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU).
Berbicara pada pertemuan IPU di Ibu Kota Indonesia, Jakarta pada Sabtu 19 Maret, Ghanim mencatat bahwa Kuwait menentang segala jenis pendudukan, mengutip fakta bahwa invasi militer Irak ke Kuwait lebih dari tiga puluh tahun yang lalu, dan sepenuhnya menduduki negara itu dalam waktu dua hari.
“Bagaimana bisa tuntutan untuk mengusir delegasi Rusia [dari IPU] untuk aksi militer yang dimulai beberapa hari atau minggu lalu, namun tidak mengusir delegasi Israel, yang rezimnya telah menduduki Palestina selama lebih dari 60 tahun?” tanya legislator senior Kuwait.
“Jadi ini standar ganda yang menurut saya tidak akan diterima oleh Presiden IPU [Duarte Pacheco],” kata Ghanim.
Kuwait sangat menentang normalisasi hubungan dengan Israel, tidak seperti beberapa negara Arab di Kawasan, yang telah menandatangani perjanjian normalisasi dengan rezim pendudukan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada Mei tahun lalu, Majelis Nasional Kuwait dengan suara bulat menyetujui RUU yang melarang setiap kesepakatan atau normalisasi hubungan dengan rezim Tel Aviv.
Pada 18 Agustus 2020, 37 anggota parlemen Kuwait meminta Pemerintah mereka untuk menolak kesepakatan normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA).
Sentimen anti-Israel memuncak di Kuwait. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada 2019 oleh Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat, sebuah wadah pemikir Amerika, menunjukkan bahwa 85 persen warga Kuwait menentang normalisasi hubungan dengan Israel.
Kembali pada September 2020, Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani kesepakatan normalisasi dengan Israel. Maroko dan Sudan kemudian menandatangani perjanjian serupa dengan rezim Israel.
Palestina telah mengecam kesepakatan normalisasi, menggambarkan normalisasi sebagai “tikaman dari belakang” dan “pengkhianatan” untuk tujuan mereka.
