Lapid: Pengunduran Diri Sa’ar Awal Runtuhnya Kabinet Netanyahu
POROS PERLAWANAN– Diberitakan Mehr, menyusul dilancarkannya Operasi Badai al-Aqsa oleh Hamas, agresi Israel ke Gaza, dan ketidakmampuan PM Benyamin Netanyahu dalam mewujudkan tujuan-tujuannya, perselisihan di tengah Otoritas Tel Aviv kian meluas.
Pengunduran diri mendadak Gideon Sa’ar dari Kabinet Darurat Israel pada Senin kemarin telah memicu reaksi pedas terhadap Netanyahu.
Pemimpin Oposisi Israel Yair Lapid menyatakan, pengunduran diri Sa’ar dari Kabinet Darurat Israel adalah langkah pertama menuju bubarnya Kabinet Netanyahu.
Mantan PM Israel ini juga mengatakan, Kabinet Netanyahu seharusnya melaksanakan tanggung jawabnya dengan menjadikan isu tawanan Israel dan keamanan Rezim Zionis sebagai prioritasnya.
Sa’ar menyatakan mundur dari Kabinet Rezim Zionis setelah Netanyahu menolak permintaannya untuk bergabung dengan Kabinet Perang Israel.
Al-Jazeera pada Senin malam 25 Maret melaporkan, Pemimpin Partai Harapan Baru itu mengumumkan pengunduran dirinya dalam sebuah konferensi pers.
Sebelum ini, harian Israel Hayom menyinggung kritik-kritik pedas Sa’ar terhadap kebijakan dalam dan luar negeri Netanyahu. Sa’ar menilai, kekacauan dan kerusuhan di Tanah Pendudukan diakibatkan oleh kebijakan manajemen Netanyahu yang tidak efektif.
Sa’ar bersama sejumlah penentang Netanyahu bergabung dalam Kabinet Darurat Israel, menyusul dilancarkannya Operasi Badai al-Aqsa oleh Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.
Sementara itu, keputusan Netanyahu membatalkan lawatan delegasi Israel ke Washington juga dikritik para penentangnya. Lawatan ini dibatalkan Netanyahu setelah AS bersikap abstain dan tidak memveto resolusi gencatan senjata Gaza di Dewan Keamanan PBB.
“Perseteruan dengan Washington merugikan dan tidak perlu, serta semestinya bisa dihindari. Krisis dengan Washington yang diciptakan Netanyahu berbahaya bagi Israel,” kata Lapid.
“Tindakan tak bertanggung jawab Netanyahu dalam memperburuk krisis dengan Washington hanya bertujuan untuk mendapatkan keunggulan di Pemilu dan mengalihkan perhatian dari UU Wajib Militer yang baru,” imbuhnya.
Mantan PM Israel Ehud Barak mengatakan,”Pengesahan resolusi Dewan Keamanan menunjukkan krisis mendalam antara Tel Aviv dan Washington. Pemilu dini adalah satu-satunya jalan untuk mengeluarkan Israel dari krisis ini.”
