Laporan Intelijen AS: Iran Tidak Lakukan Aktivitas Kunci untuk Membuat Senjata Nuklir
POROS PERLAWANAN – Pemerintah AS dalam laporan terbaru yang disebut “Evaluasi Ancaman-ancaman Global” menyebut China sebagai salah satu ancaman terbesar atas AS dan tatanan dunia saat ini.
Dilansir Fars, laporan itu menyebut upaya China untuk memperluas pengaruhnya adalah salah satu ancaman terbesar terhadap AS.
Laporan itu juga memperingatkan, China sanggup melakukan serangan-serangan siber yang bisa melumpuhkan infrastruktur vital AS, meski hanya sementara.
Dalam laporan itu, Rusia, Iran, dan Korut juga dianggap sebagai ancaman-ancaman lain atas AS. Laporan itu menyebutkan, ”Beijing, Moskow, Teheran, dan Pyongyang menunjukkan bahwa mereka memiliki niat dan kemampuan untuk mewujudkan kepentingan mereka dengan menyerang kepentingan AS dan para sekutunya.”
“China adalah rival yang kurang lebih setara dengan kita. China telah menantang AS dalam berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, militer, dan teknologi. China berupaya mengubah tatanan dunia.”
Menurut harian New York Times, bagian dari laporan yang berkaitan dengan Iran bisa memengaruhi perundingan kembalinya AS ke kesepakatan nuklir dengan Iran.
Di salah satu bagian laporan disebutkan, ”Badan-badan Intelijen menilai bahwa saat ini Iran tidak melakukan aktivitas kunci untuk membuat senjata nuklir”.
Laporan Komunitas Intelijen AS menyatakan, para pejabat Iran kemungkinan besar tidak berminat untuk berunding dengan AS tanpa adanya pengurangan sanksi.
Pemerintahan Joe Biden mengaku akan mengembalikan AS ke JCPOA, setelah Donald Trump keluar secara sepihak darinya pada 2018 lalu.
Menlu Iran, Javad Zarif dalam artikel yang dimuat majalah Foreign Affairs beberapa waktu lalu menegaskan, syarat kembalinya AS ke JCPOA adalah mencabut semua sanksi yang sudah diberlakukan (imposed), kembali diberlakukan (reimposed), atau kembali disematkan (relabeled).
Iran menyatakan pihaknya tidak terburu-buru soal kembalinya AS ke JCPOA. Teheran menegaskan, Washington sebagai pelanggar sepihak JCPOA tidak berada dalam posisi untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan kesepakatan tersebut.
