PBB Kecam Keras Usulan Liz Truss Pindahkan Kedubes Inggris dari Tel Aviv ke Yerusalem
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, tiga pakar PBB mengecam keras usulan Perdana Menteri Inggris, Liz Truss tentang rencana potensial untuk memindahkan Kedutaan Inggris dari Tel Aviv ke al-Quds.
Pelapor khusus mengatakan bahwa relokasi Kedutaan Inggris ke al-Quds akan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB dan membalikkan kebijakan Inggris selama beberapa dekade.
Truss, di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada Rabu, mengatakan kepada mitranya dari Israel, Yair Lapid bahwa dia sedang meninjau lokasi Kedutaan saat ini.
Pelapor khusus PBB saat ini, Francesca Albanese, dan mantan pelapor khusus PBB terbaru yang berfokus pada hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, Michael Lynk bersama dengan pakar PBB lainnya, mengutuk usulan Truss, lapor Middle East Eye.
“Tindakan yang mengubah karakter, status, demografi al-Quds tidak memiliki efek hukum, batal & tidak berlaku & harus ditiadakan,” cuit Francesca Albanese, pelapor khusus PBB saat ini, Kamis.
Dalam surat tiga halaman yang dikirim ke Menteri Luar Negeri Inggris, James Cleverly pada Selasa, Lynk serta Ardi Imseis, yang bekerja selama 12 tahun di Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), menyuarakan keprihatinan mereka tentang kemungkinan langkah tersebut.
“Kami menulis, sebagai teman Inggris untuk mengatakan bahwa tidak ada yang perlu ditinjau: Kedutaan Besar Inggris harus tinggal di Tel Aviv kecuali dan sampai ada perjanjian damai yang komprehensif antara Israel dan Palestina dengan al-Quds sebagai Ibu Kota bersama dari dua negara bagian,” sebut surat itu.
Warga Palestina menyatakan kemarahan mereka pada Kamis atas usulan Truss merelokasi Kedutaan.
Sekretaris Jenderal Partai Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti mengatakan bahwa Perdana Menteri Inggris itu termasuk dalam kelompok konservatif “pro-Zionis” dan dikenal karena sikapnya yang keras.
Selain itu, dia menyatakan bahwa Truss dan teman-temannya berusaha untuk mendapatkan dukungan dari komunitas Yahudi di Inggris.
Barghouti menyatakan bahwa dia tidak terkejut dengan langkah tersebut, dengan mengatakan bahwa “posisi Pemerintah Inggris ini bertentangan dengan kepentingan rakyat Palestina”.
Dia juga meragukan Inggris akan berhasil memindahkan Kedutaan karena “tentangan keras oleh teman-teman Palestina di Inggris”.
