Pemerintah Mali: Prancis Persenjatai Teroris Ekstremis
POROS PERLAWANAN – Setelah Pemerintah Prancis menginformasikan berakhirnya intervensi militer di Mali, Pemerintah negara Afrika tersebut dalam suratnya kepada PBB membeberkan tindakan ilegal Paris di Mali.
Pemerintah Mali pada Rabu 17 Agustus mengumumkan, Prancis telah berkali-kali melanggar zona udara negara ini. Paris juga disebut telah memberikan banyak senjata kepada para teroris ekstremis di Mali demi merusak stabilitas.
Menlu Mali, Abdoulaye Diop dalam suratnya kepada Ketua Dewan Keamanan PBB menulis bahwa zona udara negaranya di tahun 2022 ini telah dilanggar hingga 50 kali oleh Angkatan Udara Prancis, baik dengan pesawat nirawak, helikopter militer, atau jet tempur.
“Prancis melalui pelanggaran nyata zona udara Mali ini menghimpun informasi terkait kelompok-kelompok teroris aktif di pesisir dan menyerahkan senjata serta logistik kepada mereka”, tulis Diop dalam suratnya, dikutip Fars dari Reuters.
Menlu Mali menegaskan, negaranya memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Prancis telah mengirim persenjataan kepada kelompok-kelompok teroris ekstremis. Padahal Paris mengklaim telah mengeluarkan biaya jutaan dolar dalam satu dekade untuk “memerangi para teroris ini”.
Dalam suratnya, Diop juga meminta dari Dewan Keamanan PBB untuk segera terjun dalam masalah ini dan mencegah pengiriman lebih banyak senjata oleh Prancis ke kelompok-kelompok teroris di Mali.
Pada Rabu kemarin, Prancis mengumumkan bahwa kloter terakhir pasukannya telah meninggalkan Mali, menyusul keputusan yang diambil Februari lalu untuk mengeluarkan pasukannya dari Mali, sebagai tanggapan terhadap memburuknya hubungan Paris dan Bamako.
Prancis dan para sekutu militernya mengatakan, setelah sekitar keterlibatan selama satu dekade di Mali dengan dalih memerangi milisi ekstremis di barat Afrika, kini mereka ingin mengalihkan intervensi militer dari Mali ke Niger.
Terjadinya kudeta di negara-negara seperti Mali, Chad, dan Burkinafaso telah melemahkan aliansi Prancis di negara-negara bekas koloninya ini. Reuters menulis, perkembangan ini memberikan keberanian kepada para milisi yang mengontrol sebagian besar kawasan gurun di Afrika, juga membuka pintu bagi bertambahnya pengaruh Rusia di barat Afrika.
