Protes Mahalnya Harga Energi, Puluhan Ribu Orang Turun ke Jalan di Seluruh Austria
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, puluhan ribu orang turun ke jalan di seluruh Austria untuk menyuarakan protes terhadap kenaikan harga energi, inflasi yang melonjak, dan ketidakmampuan Pemerintah untuk menangani krisis biaya hidup yang memburuk dengan cepat.
Menurut penyelenggara, lebih dari 30.000 orang ambil bagian dalam demonstrasi di seluruh negeri, termasuk 20.000 di Ibu Kota Wina saja, para demonstran meneriakkan slogan-slogan menuntut harga yang lebih rendah, upah yang lebih tinggi, dan pembatasan energi pada tagihan listrik dan gas.
Protes diserukan oleh Federasi Serikat Buruh Austria (OGB) dan didukung oleh perwakilan serikat pekerja dan aktivis hak-hak perempuan.
Laju inflasi negara Eropa tengah itu pada Agustus mencapai 9,3 persen, sedangkan keranjang konsumen (biaya konsumsi rumah tangga dan layanan penting) naik 16 persen dibandingkan tahun lalu, seperti dilansir Zeitung der Arbeit (ZdA).
Melonjaknya harga energi ditambah dengan inflasi yang tak terkendali telah menempatkan mata pencaharian orang-orang di bawah kendala berat setelah negara-negara Eropa memutuskan hubungan energi mereka dengan Rusia, pemasok utama gas alam ke Eropa, atas konflik Ukraina, yang memicu krisis ekonomi yang mengerikan di benua itu.
Pekan lalu, pengunjuk rasa berunjuk rasa di Paris menuntut pengunduran diri Presiden Prancis, Emmanuel Macron dan penarikan negara itu dari Uni Eropa dan NATO karena kenaikan harga energi yang tiba-tiba.
Pada 3 September, 70.000 orang berunjuk rasa di Praha untuk memprotes perhatian berlebihan Pemerintah Ceko terhadap Ukraina dan untuk menyuarakan penentangan terhadap Uni Eropa dan aliansi militer Barat NATO.
Para pengunjuk rasa melampiaskan kemarahan mereka atas meningkatnya inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga energi dan masuknya ekspatriat Ukraina dalam jumlah besar sejak Februari ketika Rusia memulai operasi militernya di Ukraina.
Operasi militer diluncurkan menyusul kegagalan Kiev untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk 2014 dan pengakuan Moskow atas wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri.
Pada saat itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan salah satu tujuan dari apa yang disebutnya “operasi militer khusus” adalah untuk “mende-Nazifikasi” Ukraina.
Memasuki bulan ketujuh, perang yang berkecamuk telah membuat negara-negara Barat memberlakukan gelombang sanksi terhadap Rusia, yang menyebabkan krisis bahan bakar dan energi.
Pihak berwenang Rusia menyatakan bahwa aliran energi dari Rusia akan dipulihkan setelah sanksi yang melumpuhkan dicabut.
