Qalibaf Sindir Trump: Selat Hormuz Ditentukan di Lapangan, Bukan di Media Sosial
POROS PERLAWANAN — Ketua Parlemen Iran, Mohammad-Baqer Qalibaf membantah klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terkait Selat Hormuz dan aturan pelayaran di jalur strategis tersebut.
Laporan Press TV pada Sabtu 18 April, mengutip pernyataan Qalibaf di platform X sehari sebelumnya yang menilai klaim Trump tidak berdasar. “Presiden Amerika dalam satu jam membuat tujuh pernyataan, dan semuanya tidak benar”, tulisnya.
Sebelumnya, Trump melalui Truth Social menyatakan Iran telah sepakat tidak akan menutup Selat Hormuz lagi. Ia juga mengeklaim blokade laut Amerika tetap berlaku terhadap Iran hingga seluruh kesepakatan rampung, serta menyebut negosiasi gencatan senjata akan berlangsung cepat karena sebagian besar poin telah disepakati.
Qalibaf menegaskan bahwa apabila blokade berlanjut, Selat Hormuz tidak akan tetap terbuka. Ia juga menyatakan lalu lintas di jalur tersebut hanya dapat berlangsung melalui rute tertentu dan dengan izin resmi dari Iran.
“Apakah Selat tetap terbuka atau tertutup, serta aturan yang mengaturnya, ditentukan di lapangan, bukan di media sosial,” ujarnya.
Iran sebelumnya menutup Selat Hormuz bagi pihak yang dianggap sebagai lawan dan sekutunya setelah dimulainya serangan terbaru Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 8 Februari.
Pada 7 April, Trump mengumumkan jeda serangan selama dua pekan setelah penutupan Selat memicu gejolak pasar energi global, termasuk lonjakan harga bahan bakar di Amerika Serikat.
Pengumuman tersebut menyusul sedikitnya 99 gelombang serangan balasan Iran terhadap target strategis Amerika dan Israel di Kawasan.
Qalibaf menilai bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat tidak memberi keuntungan bagi Amerika selama konflik dan tidak akan berpengaruh dalam proses negosiasi.
“Perang media dan pembentukan opini publik merupakan bagian dari konflik, tetapi rakyat Iran tidak akan terpengaruh oleh cara-cara tersebut. Untuk informasi yang akurat tentang negosiasi, rujuk pada wawancara terbaru Juru Bicara Kementerian Luar Negeri,” ujarnya.
Pada hari yang sama, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei menegaskan kembali posisi Iran terhadap proposal 10 poin yang diajukan sebelum pengumuman Trump pada 7 April.
Poin-poin tersebut mencakup penghentian total agresi terhadap Iran, pencabutan sanksi, serta pemenuhan kompensasi sebagai bagian utama tuntutan Teheran.
